Nama : Gita Novita Indra
Kelas : 2eb21
NPM : 23210022
MENGEMBANGKAN KOPERASI
Mengembangkan koperasi dengan teknologi seringkali di anggap memiliki hambatan. Oleh karena itu mari lakukan pengembangan koperasi dengan teknologi.
Teknologi informasi saat ini menjadi kebutuhan yang tidak bisa diabaikan untuk berbagai kegiatan di koperasi. Nilai dan manfaat komputer dalam berbagai bidang saat ini telah mengubah pemikiran masyarakat yang awalnya mempunyai anggapan bahwa Teknologi informasi belum diperlukan. Penggunaan komputer sebagai alat bantu pada suatu kegiatan perkoperasian menjadi suatu pemahaman baru untuk kebutuhan akan informasi terbukti memberikan nilai tambah dimana pada saat ini dibutuhkan informasi yang sangat cepat dan akurat, sehingga keputusan dapat segera diambil dalam waktu yang singkat.
Nilai dan manfaat teknologi informasi pada kegiatan perkoperasian menitikberatkan pada apakah fungsi sistem yang digunakan telah cukup efektif memberikan nilai tambah dalam prosedur pelayanan kepada anggota. Suatu produk teknologi informasi, khususnya perangkat lunak dan aplikasinya, banyak memegang peranan penting dalam hal ini.
Dengan latar belakang akan tuntutan kebutuhan yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja koperasi maka UPPM POLSA bekerja sama dengan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) "Sabar", yaitu koperasi milik Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo, inti kerjasamanya adalah membuat sistem informasi (develop software) pengolahan data koperasi. Sistem informasi tersebut dibuat berdasarkan data-data manual yang selama ini kerjakan di KPN "Sabar" diantaranya arus uang kas, biaya-biaya operasional, simpan pinjam, dan perhitungan SHU. Pengolahan data-data koperasi dengan sistem informasi berbasis komputer akan menghasilkan informasi yang dibutuhkan dengan cepat dan akurat, diantaranya neraca lajur keuangan, neraca komperatif / neraca perbandingan, daftar simpanan anggota, daftar pembagian SHU (sisa hasil usaha) dan daftar piutang anggota.
Rencana pembangunan software sistem informasi pengolahan data koperasi di KPN "Sabar ", menggunakan software yang User Interface / tampilan secara visual. Sehingga pengguna / user lebih mudah dalam mengoperasikannya. Untuk menjalankan programnya dengan cara klik dua kali pada icon aplikasi tersebut atau dari menu start pada windows pilih submenunya sehingga akan tampil layar utama, yang memiliki menu pilihan terdiri dari masukan dan laporan. Hal ini dimaksudkan karena KPN "Sabar" memiliki kegiatan simpan pinjam bagi anggotanya, dan setiap saat membutuhkan informasi-informasi yang berhubungan dengan peminjaman, dana anggota dan laporan keuangan.
Dengan penggunaan teknologi informasi di koperasi diharapkan koperasi bisa lebih berkembang dan produktifitas meningkatkan yang ditandai oleh tingginya efisiensi dan efisien pekerjaan yang dikerjakan dan dihasilkan sehingga mampu mendongkrak perekonomian Indonesia yang selama ini mengalami krisis ekonomi dan krisis multidimensi
Sumber
http://cooperative-naive.forumotion.net/t40-mengembangkan-koperasi-dengan-teknologi-informasi
Senin, 21 November 2011
MENGGLOBALKAN KOPERASI
Nama : Gita Novita Indra
Kelas : 2eb21
NPM : 23210022
MENGGLOBALKAN KOPERASI
Koperasi adalah organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-seorang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.
Cara memajukan dan mengglobalkan koperasi:
1. Menerapkan sistem GCG
Koperasi perlu mencontoh implementasi good corporate governance(GCG) yang telah diterapkan pada perusahaan-perusahaan yang berbadan hukum perseroan. Implementasi GCG dalam beberapa hal dapat diimplementasikan pada koperasi. Untuk itu, regulator, dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UKM perlu memperkenalkan secara maksimal suatu konsep good cooperative governance (disingkat juga dengan GCG) atau tatakelola koperasi yang baik.
2.Memperbaiki koperasi secara menyeluruh
Kementerian Koperasi dan UKM perlu menyiapkan blue print pengelolaan koperasi secara efektif. Blue print koperasi ini nantinya diharapkan akan menjadi panduan bagi seluruh koperasi Indonesia dalam menjalankan kegiatan operasinya secara profesional, efektif dan efisien. Selain itu diperlukan upaya serius untuk mendiseminasikan dan mensosialisasikan GCG koperasi dalam format gerakan nasional berkoperasi secara berkesinambungan kepada warga masyarakat, baik melalui media pendidikan, media massa, maupun media yang lainnya yang diharapkan akan semakin memajukan perkoperasian Indonesia.
3.Membenahi kondisi internal koperasi
Praktik-praktik operasional yang tidak tidak efisien, mengandung kelemahan perlu dibenahi. Dominasi pengurus yang berlebihan dan tidak sesuai dengan proporsinya perlu dibatasi dengan adanya peraturan yang menutup celah penyimpangan koperasi. Penyimpangan-penyimpangan yang rawan dilakukan adalah pemanfaatan kepentingan koperasi untuk kepentingan pribadi, penyimpangan pengelolaan dana, maupun praktik-praktik KKN.
4.Memberikan Pelatihan Karyawan
Dengan adanya pelatihan kemampuan terhadap karyawan koperasi tiap 3 bulan sekali, diharapkan sistem keuangan dan birokrasi internal di dalam koperasi dapat teratasi.
Sumber
http://rendrapermana-meilleurstar-fz.blogspot.com/2011/11/mengglobalkan-koperasi.html
Kelas : 2eb21
NPM : 23210022
MENGGLOBALKAN KOPERASI
Koperasi adalah organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-seorang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.
Cara memajukan dan mengglobalkan koperasi:
1. Menerapkan sistem GCG
Koperasi perlu mencontoh implementasi good corporate governance(GCG) yang telah diterapkan pada perusahaan-perusahaan yang berbadan hukum perseroan. Implementasi GCG dalam beberapa hal dapat diimplementasikan pada koperasi. Untuk itu, regulator, dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UKM perlu memperkenalkan secara maksimal suatu konsep good cooperative governance (disingkat juga dengan GCG) atau tatakelola koperasi yang baik.
2.Memperbaiki koperasi secara menyeluruh
Kementerian Koperasi dan UKM perlu menyiapkan blue print pengelolaan koperasi secara efektif. Blue print koperasi ini nantinya diharapkan akan menjadi panduan bagi seluruh koperasi Indonesia dalam menjalankan kegiatan operasinya secara profesional, efektif dan efisien. Selain itu diperlukan upaya serius untuk mendiseminasikan dan mensosialisasikan GCG koperasi dalam format gerakan nasional berkoperasi secara berkesinambungan kepada warga masyarakat, baik melalui media pendidikan, media massa, maupun media yang lainnya yang diharapkan akan semakin memajukan perkoperasian Indonesia.
3.Membenahi kondisi internal koperasi
Praktik-praktik operasional yang tidak tidak efisien, mengandung kelemahan perlu dibenahi. Dominasi pengurus yang berlebihan dan tidak sesuai dengan proporsinya perlu dibatasi dengan adanya peraturan yang menutup celah penyimpangan koperasi. Penyimpangan-penyimpangan yang rawan dilakukan adalah pemanfaatan kepentingan koperasi untuk kepentingan pribadi, penyimpangan pengelolaan dana, maupun praktik-praktik KKN.
4.Memberikan Pelatihan Karyawan
Dengan adanya pelatihan kemampuan terhadap karyawan koperasi tiap 3 bulan sekali, diharapkan sistem keuangan dan birokrasi internal di dalam koperasi dapat teratasi.
Sumber
http://rendrapermana-meilleurstar-fz.blogspot.com/2011/11/mengglobalkan-koperasi.html
TULISAN
Nama : Gita Novita Indra
Kelas : 2eb21
NPM : 23210022
MENGKAJI PASAL 33 UUD 1945
Pasal 33
(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi, ekonomi produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.
Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang! Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ke tangan orang seorang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasinya.
Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ada ditangan orang-seorang.
Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
SUMBER
http://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Dasar_Negara_Republik_Indonesia_Tahun_1945/Naskah_asli/Penjelasan
Kelas : 2eb21
NPM : 23210022
MENGKAJI PASAL 33 UUD 1945
Pasal 33
(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi, ekonomi produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.
Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang! Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ke tangan orang seorang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasinya.
Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ada ditangan orang-seorang.
Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
SUMBER
http://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Dasar_Negara_Republik_Indonesia_Tahun_1945/Naskah_asli/Penjelasan
TULISAN
Nama : Gita Novita Indra
Kelas : 2eb21
NPM : 23210022
HUBUNGAN KOPERASI DENGAN PEREKONOMIAN INDONESIA
Keadaan ekonomi Indonesia sampai saat ini memang masih tidak menentu dan belum banyak berubah. Di tengah bahaya dan cengkeraman kapitalisme modal, kita dihadapkan pula dengan adanya globalisasi yang menuntut kita menghadapi pilihan yang memberatkan. Permasalahan perekonomian yang makin tidak menentu ini pada dasarnya dapat kita anggap sebagai tantangan , dimana masalah kapitalisme dan globalisasi seharusnya dapat kita atasi dengan memperkuat perekonomian kita dengan menggunakan kelebihan kita sebagai suatu bangsa yang mempunyai keragaman yang beraneka ragam,kelebihan yang dimaksud adalah kekayaan alam kita yang melimpah ruah dan rasa gotong royong dan semangat kekeluargaan yang sudah menjadi bagian dari kehidupan dan sejarah bangsa ini. Koperasi adalah contoh kecil dari penerapan rasa gotong royong dan semangat kekeluargaan dalam memperkuat perekonomian kita.
Meskipun keadaan ekonomi kita saat ini masih carut-marut dan tidak stabil, namun semangat dari rakyat Indonesia tidak kenal menyerah. Namun, di saat semangat para pengusaha kecil di kalangan bawah, lagi-lagi mereka terbentur dengan permasalahan modal. Kita bisa cukup lega karena baru-baru ini pemerintah dari kementerian koperasi mengucurkan dana kredit Usaha Rakyat (KUR) yang cukup bisa membantu masyarakat.
Di saat yang bersamaan pula, ada beberapa koperasi mengalami kebangkrutan karena dampak perkonomian dan globalisasi hal ini diperparah dengan fakta bahwa, pemerintah selama ini pun kurang memperhatikan mengenai pemberdayaan koperasi dan usaha kecil serta menengah. Kita bisa melihat ini dari kesan yang ditimbulkan karena pemerintah baru mampu memberikan bantuan modal saja, sedang disisi pemberdayaan dan pembinaan masih kurang baik itu untuk koperasi atau untuk para pengusaha kecil. Hal ini juga berakibat bahwa pemerintah akan lebih mempercayai menajemen internasional,serta kepercayaan terhadap adanya privatisasi. Hal ini amat berbeda ketika kita lebih mengoptimalkan koperasi.
Bisa dilihat bahwa hal hal yang terjadi selama ini membuktikan bahwa pemerintah dan rakyat Indonesia belum mengenal betul kelebihan-kelebihan diri sendiri dan untuk masalah koperasi bisa kita simpulkan bahwa banyak rakyat yang bahkan tidak tahu dan mengetahui kelebihan, pengertian dan manfaat koperasi secara keseluruhan.
SUMBER : WARTA WARGA GUNADARMA
Kelas : 2eb21
NPM : 23210022
HUBUNGAN KOPERASI DENGAN PEREKONOMIAN INDONESIA
Keadaan ekonomi Indonesia sampai saat ini memang masih tidak menentu dan belum banyak berubah. Di tengah bahaya dan cengkeraman kapitalisme modal, kita dihadapkan pula dengan adanya globalisasi yang menuntut kita menghadapi pilihan yang memberatkan. Permasalahan perekonomian yang makin tidak menentu ini pada dasarnya dapat kita anggap sebagai tantangan , dimana masalah kapitalisme dan globalisasi seharusnya dapat kita atasi dengan memperkuat perekonomian kita dengan menggunakan kelebihan kita sebagai suatu bangsa yang mempunyai keragaman yang beraneka ragam,kelebihan yang dimaksud adalah kekayaan alam kita yang melimpah ruah dan rasa gotong royong dan semangat kekeluargaan yang sudah menjadi bagian dari kehidupan dan sejarah bangsa ini. Koperasi adalah contoh kecil dari penerapan rasa gotong royong dan semangat kekeluargaan dalam memperkuat perekonomian kita.
Meskipun keadaan ekonomi kita saat ini masih carut-marut dan tidak stabil, namun semangat dari rakyat Indonesia tidak kenal menyerah. Namun, di saat semangat para pengusaha kecil di kalangan bawah, lagi-lagi mereka terbentur dengan permasalahan modal. Kita bisa cukup lega karena baru-baru ini pemerintah dari kementerian koperasi mengucurkan dana kredit Usaha Rakyat (KUR) yang cukup bisa membantu masyarakat.
Di saat yang bersamaan pula, ada beberapa koperasi mengalami kebangkrutan karena dampak perkonomian dan globalisasi hal ini diperparah dengan fakta bahwa, pemerintah selama ini pun kurang memperhatikan mengenai pemberdayaan koperasi dan usaha kecil serta menengah. Kita bisa melihat ini dari kesan yang ditimbulkan karena pemerintah baru mampu memberikan bantuan modal saja, sedang disisi pemberdayaan dan pembinaan masih kurang baik itu untuk koperasi atau untuk para pengusaha kecil. Hal ini juga berakibat bahwa pemerintah akan lebih mempercayai menajemen internasional,serta kepercayaan terhadap adanya privatisasi. Hal ini amat berbeda ketika kita lebih mengoptimalkan koperasi.
Bisa dilihat bahwa hal hal yang terjadi selama ini membuktikan bahwa pemerintah dan rakyat Indonesia belum mengenal betul kelebihan-kelebihan diri sendiri dan untuk masalah koperasi bisa kita simpulkan bahwa banyak rakyat yang bahkan tidak tahu dan mengetahui kelebihan, pengertian dan manfaat koperasi secara keseluruhan.
SUMBER : WARTA WARGA GUNADARMA
Rabu, 09 November 2011
tugas minggu 1
Nama : Gita Novita Indra
Kelas : 2eb21
NPM : 23210022
Credit Union
Koperasi kredit atau Credit Union atau biasa disingkat CU adalah sebuah lembaga keuangan yang bergerak di bidang simpan pinjam yang dimiliki dan dikelola oleh anggotanya, dan yang bertujuan untuk menyejahterakan anggotanya sendiri.
Koperasi kredit memiliki tiga prinsip utama yaitu:
1. asas swadaya (tabungan hanya diperoleh dari anggotanya)
2. asas setia kawan (pinjaman hanya diberikan kepada anggota), dan
3. asas pendidikan dan penyadaran (membangun watak adalah yang utama; hanya yang berwatak baik yang dapat diberi pinjaman).
Sebagai koperasi simpan pinjam, daya tarik CU adalah penyaluran kredit atau pinjaman kepada anggota. Guna menghimpun modal, CU juga memiliki berbagai produk simpanan nonsaham, seperti simpanan bunga harian (sibuhar) yang mirip tabanas, simpanan pendidikan (mirip tabungan berencana), dan simpanan sukarela berjangka (mirip deposito).
Sebagai lembaga pembiayaan, saingan CU adalah bank. Jadilah persaingan itu berkaitan dengan penentuan suku bunga. Jika suku bunga simpanan bank di bawah 9 persen, CU menetapkan di atasnya, yaitu 9-15 persen. Jika suku bunga pinjaman bank dihitung berdasarkan total pinjaman, suku bunga pinjaman CU berlaku menurun, dihitung dari sisa pokok pinjaman dengan besaran bunga 2,5 persen. ”Di desa yang CU-nya besar, bank umumnya enggak laku.”
Sumber :
http://id.wikipedia.org/wiki/Koperasi_kredit
http://bisniskeuangan.kompas.com
Kelas : 2eb21
NPM : 23210022
Credit Union
Koperasi kredit atau Credit Union atau biasa disingkat CU adalah sebuah lembaga keuangan yang bergerak di bidang simpan pinjam yang dimiliki dan dikelola oleh anggotanya, dan yang bertujuan untuk menyejahterakan anggotanya sendiri.
Koperasi kredit memiliki tiga prinsip utama yaitu:
1. asas swadaya (tabungan hanya diperoleh dari anggotanya)
2. asas setia kawan (pinjaman hanya diberikan kepada anggota), dan
3. asas pendidikan dan penyadaran (membangun watak adalah yang utama; hanya yang berwatak baik yang dapat diberi pinjaman).
Sebagai koperasi simpan pinjam, daya tarik CU adalah penyaluran kredit atau pinjaman kepada anggota. Guna menghimpun modal, CU juga memiliki berbagai produk simpanan nonsaham, seperti simpanan bunga harian (sibuhar) yang mirip tabanas, simpanan pendidikan (mirip tabungan berencana), dan simpanan sukarela berjangka (mirip deposito).
Sebagai lembaga pembiayaan, saingan CU adalah bank. Jadilah persaingan itu berkaitan dengan penentuan suku bunga. Jika suku bunga simpanan bank di bawah 9 persen, CU menetapkan di atasnya, yaitu 9-15 persen. Jika suku bunga pinjaman bank dihitung berdasarkan total pinjaman, suku bunga pinjaman CU berlaku menurun, dihitung dari sisa pokok pinjaman dengan besaran bunga 2,5 persen. ”Di desa yang CU-nya besar, bank umumnya enggak laku.”
Sumber :
http://id.wikipedia.org/wiki/Koperasi_kredit
http://bisniskeuangan.kompas.com
tugas minggu 1
Nama: GITA NOVITA INDRA
Kelas: 2EB21
NPM: 23210022
Kenapa Ekonomi Indonesia Mati Suri ?
Setiap hari koperasi pemerintah membicarakan pentingnya koperasi dan membuat rencana kebijakan menyangkut koperasi. Tapi beberapa minggu kemudian koperasi dilupakan lagi dan rencana tersebut tidak jadi dijalankan,”
Tiga bukti keterpurukan koperasi akibat kelalaian pemerintah dan menjadi keprihatinan para tokoh penggerak koperasi :
1. Tidak jelasnya keberlanjutan koperasi. Pelaku perkoperasian sebagian besar dari kalangan generasi tua. Generasi muda dan anak-anak tidak mengenal koperasi karena di sekolah tidak diterapkan.
2. Bisnis strategis yang dulu dipegang koperasi seperti pembayaran tagihan listrik dan kredit mikro telah dikuasi swasta. Akibatnya koperasi dengan modal minim dan permukiman modern gulung tikar.
3. Tidak ada keberpihakan pemerintah terhadap koperasi. Dengan demikian, koperasi semakin tenggalam karena tidak mampu bersaing dengan pemodal besar.
Sumber _ http://monitorindonesia.com/?p=38380
Kelas: 2EB21
NPM: 23210022
Kenapa Ekonomi Indonesia Mati Suri ?
Setiap hari koperasi pemerintah membicarakan pentingnya koperasi dan membuat rencana kebijakan menyangkut koperasi. Tapi beberapa minggu kemudian koperasi dilupakan lagi dan rencana tersebut tidak jadi dijalankan,”
Tiga bukti keterpurukan koperasi akibat kelalaian pemerintah dan menjadi keprihatinan para tokoh penggerak koperasi :
1. Tidak jelasnya keberlanjutan koperasi. Pelaku perkoperasian sebagian besar dari kalangan generasi tua. Generasi muda dan anak-anak tidak mengenal koperasi karena di sekolah tidak diterapkan.
2. Bisnis strategis yang dulu dipegang koperasi seperti pembayaran tagihan listrik dan kredit mikro telah dikuasi swasta. Akibatnya koperasi dengan modal minim dan permukiman modern gulung tikar.
3. Tidak ada keberpihakan pemerintah terhadap koperasi. Dengan demikian, koperasi semakin tenggalam karena tidak mampu bersaing dengan pemodal besar.
Sumber _ http://monitorindonesia.com/?p=38380
Minggu, 17 April 2011
TUGAS PEREKONOMIAN INDONESIA minggu 13
Nama : Gita Novita Indra
Kelas : 1eb18
NPM : 23210022
Neraca pembayaran, Arus Modal Asing, dan Utang Luar Negeri
1. Neraca Pembayaran
Neraca pembayaran merupakan suatu ikhtisar yang meringkas transaksi-transaksi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain selama jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Neraca pembayaran mencakup pembelian dan penjualan barang dan jasa, hibah dari individu dan pemerintah asing, dan transaksi finansial. Umumnya neraca pembayaran terbagi atas neraca transaksi berjalan dan neraca lalu lintas modal dan finansial, dan item-item finansial.
Transaksi dalam neraca pembayaran dapat dibedakan dalam dua macam transaksi :
Transaksi debit, yaitu transaksi yang menyebabkan mengalirnya arus uang (devisa) dari dalam negeri ke luar negeri. Transaksi ini disebut transaksi negatif (-), yaitu transaksi yang menyebabkan berkurangnya posisi cadangan devisa.
Transaksi kredit adalah transaksi yang menyebabkan mengalirnya arus uang (devisa) dari luar negeri ke dalam negeri. Transaksi ini disebut juga transaksi positif (+), yaitu transaksi yang menyebabkan bertambahnya posisi cadangan devisa negara.
2. Arus Modal Masuk
Anggota Komite Ekonomi Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan masih derasnya arus modal masuk ke Indonesia ini bukan karena adanya gelembung ekonomi, tapi karena Indonesia memang dianggap memberi prospek yang baik terhadap para investor. "Tapi karena prospek Indonesia yang tumbuh lebih cepat”.
Indonesia, oleh para investor negara-negara maju tersebut, dinilai masih akan memberikan imbal hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang ditawarkan negara-negara maju.
Ada beberapa faktor yang membuat rupiah akan terus menguat, pertama ekonomi Indonesia akan tumbuh lebih cepat, adanya perbaikan peringkat surat utang Indonesia, dan suku bunga di dunia masih belum akan meningkat secara signifikan, ini karena negara-negara maju masih memerlukan stimulus dari sisi moneter.
Selain itu, bank sentral Amerika Serikat masih akan melakukan kebijakan quantitative easing atau kebijakan menggelontorkan uang ke sistem perekonomian pada 2011.
The Fed telah menyatakan akan membeli kembali surat utang pemerintah Amerika di pasar sekunder hingga US$ 600 miliar pada 2011. Akibatnya, suplai dolar di Amerika Serikat dan di pasar dunia akan terus meningkat.
Jakarta - Bank Indonesia (BI) memproyeksikan arus modal asing akan terus deras masuk sampai akhir tahun 2010. Setidaknya ada 2 alasan mengapa aliran modal akan tetap masuk ke Indonesia.
Sepanjang tahun ini kalau tidak ada sentimen negatif, kecuali di Eropa terjadi seperti kemarin lagi. Maka arahnya arus modal akan masuk terus masuk.
Salah satu faktor derasnya aliran modal ke Indonesia karena pertumbuhan ekonomi lebih bagus di negara-negara emerging market daripada negara maju.
Disana (negara maju), pertumbuhan ekonomi di Eropa hanya 1 %, Amerika hanya 3 %. Namun di Asia 6% sampai 8%, ada juga yang 10%. Itu saja sudah membuat modal tertarik masuk.
Faktor yang kedua, lanjut Darmin yakni tingkat suku bunga. Saat ini, menurut Darmin, negara-negara Eropa masih menahan tingkat bunganya di kisaran 1%. Sementara India diatas 5%, Indonesia 6,5%. Ya datang dia (arus modal).
3. Utang Luar Negri
.
Utang luar negeri atau pinjaman luar negeri, adalah sebagian dari total utang suatu negara yang diperoleh dari para kreditor di luar negara tersebut. Penerima utang luar negeri dapat berupa pemerintah, perusahaan, atau perorangan. Bentuk utang dapat berupa uang yang diperoleh dari bank swasta, pemerintah negara lain, atau lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia. Utang luar negeri Indonesia lebih didominasi oleh utang swasta. Berdasarkan data di Bank Indonesia, posisi utang luar negeri pada Maret 2006 tercatat US$ 134 miliar, pada Juni 2006 tercatat US$ 129 miliar dan Desember 2006 tercatat US$ 125,25 miliar. Sedangkan untuk utang swasta tercatat meningkat dari US$ 50,05 miliar pada September 2006 menjadi US$ 51,13 miliar pada Desember 2006. Negara-negara donor bagi Indonesia adalah:
• Jepang merupakan kreditur terbesar dengan USD 15,58 miliar.
• Bank Pembangunan Asia (ADB) sebesar USS 9,106 miliar
• Bank Dunia (World Bank) sebesar USD 8,103 miliar.
• Jerman dengan USD 3,809 miliar, Amerika Serikat USD 3,545 miliar
• Pihak lain, baik bilateral maupun multilateral sebesar USD 16,388 miliar.
Pembayaran utang, utang luar negeri pemerintah memakan porsi anggaran negara (APBN) yang terbesar dalam satu dekade terakhir. Jumlah pembayaran pokok dan bunga utang hampir dua kali lipat anggaran pembangunan, dan memakan lebih dari separuh penerimaan pajak. Pembayaran cicilan utang sudah mengambil porsi 52% dari total penerimaan pajak yang dibayarkan rakyat sebesar Rp 219,4 triliun. Jumlah utang negara Indonesia kepada sejumlah negara asing (negara donor)di luar negeri pada posisi finansial 2006, mengalami penurunan sejak 2004 lalu sehingga utang luar negeri Indonesia kini 'tinggal' USD 125.258 juta atau sekitar Rp1250 triliun lebih.
Pada tahun 2006, pemerintah Indonesia melakukan pelunasan utang kepada IMF. Pelunasan sebesar 3,181,742,918 dolar AS merupakan sisa pinjaman yang seharusnya jatuh tempo pada akhir 2010. Ada tiga alasan yang dikemukakan atas pembayaran utang tersebut, adalah meningkatnya suku bunga pinjaman IMF sejak kuartal ketiga 2005 dari 4,3 persen menjadi 4,58 persen; kemampuan Bank Indonesia (BI) membayar cicilan utang kepada IMF; dan masalah cadangan devisa dan kemampuan kita (Indonesia) untuk menciptakan ketahanan.
Kelas : 1eb18
NPM : 23210022
Neraca pembayaran, Arus Modal Asing, dan Utang Luar Negeri
1. Neraca Pembayaran
Neraca pembayaran merupakan suatu ikhtisar yang meringkas transaksi-transaksi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain selama jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Neraca pembayaran mencakup pembelian dan penjualan barang dan jasa, hibah dari individu dan pemerintah asing, dan transaksi finansial. Umumnya neraca pembayaran terbagi atas neraca transaksi berjalan dan neraca lalu lintas modal dan finansial, dan item-item finansial.
Transaksi dalam neraca pembayaran dapat dibedakan dalam dua macam transaksi :
Transaksi debit, yaitu transaksi yang menyebabkan mengalirnya arus uang (devisa) dari dalam negeri ke luar negeri. Transaksi ini disebut transaksi negatif (-), yaitu transaksi yang menyebabkan berkurangnya posisi cadangan devisa.
Transaksi kredit adalah transaksi yang menyebabkan mengalirnya arus uang (devisa) dari luar negeri ke dalam negeri. Transaksi ini disebut juga transaksi positif (+), yaitu transaksi yang menyebabkan bertambahnya posisi cadangan devisa negara.
2. Arus Modal Masuk
Anggota Komite Ekonomi Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan masih derasnya arus modal masuk ke Indonesia ini bukan karena adanya gelembung ekonomi, tapi karena Indonesia memang dianggap memberi prospek yang baik terhadap para investor. "Tapi karena prospek Indonesia yang tumbuh lebih cepat”.
Indonesia, oleh para investor negara-negara maju tersebut, dinilai masih akan memberikan imbal hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang ditawarkan negara-negara maju.
Ada beberapa faktor yang membuat rupiah akan terus menguat, pertama ekonomi Indonesia akan tumbuh lebih cepat, adanya perbaikan peringkat surat utang Indonesia, dan suku bunga di dunia masih belum akan meningkat secara signifikan, ini karena negara-negara maju masih memerlukan stimulus dari sisi moneter.
Selain itu, bank sentral Amerika Serikat masih akan melakukan kebijakan quantitative easing atau kebijakan menggelontorkan uang ke sistem perekonomian pada 2011.
The Fed telah menyatakan akan membeli kembali surat utang pemerintah Amerika di pasar sekunder hingga US$ 600 miliar pada 2011. Akibatnya, suplai dolar di Amerika Serikat dan di pasar dunia akan terus meningkat.
Jakarta - Bank Indonesia (BI) memproyeksikan arus modal asing akan terus deras masuk sampai akhir tahun 2010. Setidaknya ada 2 alasan mengapa aliran modal akan tetap masuk ke Indonesia.
Sepanjang tahun ini kalau tidak ada sentimen negatif, kecuali di Eropa terjadi seperti kemarin lagi. Maka arahnya arus modal akan masuk terus masuk.
Salah satu faktor derasnya aliran modal ke Indonesia karena pertumbuhan ekonomi lebih bagus di negara-negara emerging market daripada negara maju.
Disana (negara maju), pertumbuhan ekonomi di Eropa hanya 1 %, Amerika hanya 3 %. Namun di Asia 6% sampai 8%, ada juga yang 10%. Itu saja sudah membuat modal tertarik masuk.
Faktor yang kedua, lanjut Darmin yakni tingkat suku bunga. Saat ini, menurut Darmin, negara-negara Eropa masih menahan tingkat bunganya di kisaran 1%. Sementara India diatas 5%, Indonesia 6,5%. Ya datang dia (arus modal).
3. Utang Luar Negri
.
Utang luar negeri atau pinjaman luar negeri, adalah sebagian dari total utang suatu negara yang diperoleh dari para kreditor di luar negara tersebut. Penerima utang luar negeri dapat berupa pemerintah, perusahaan, atau perorangan. Bentuk utang dapat berupa uang yang diperoleh dari bank swasta, pemerintah negara lain, atau lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia. Utang luar negeri Indonesia lebih didominasi oleh utang swasta. Berdasarkan data di Bank Indonesia, posisi utang luar negeri pada Maret 2006 tercatat US$ 134 miliar, pada Juni 2006 tercatat US$ 129 miliar dan Desember 2006 tercatat US$ 125,25 miliar. Sedangkan untuk utang swasta tercatat meningkat dari US$ 50,05 miliar pada September 2006 menjadi US$ 51,13 miliar pada Desember 2006. Negara-negara donor bagi Indonesia adalah:
• Jepang merupakan kreditur terbesar dengan USD 15,58 miliar.
• Bank Pembangunan Asia (ADB) sebesar USS 9,106 miliar
• Bank Dunia (World Bank) sebesar USD 8,103 miliar.
• Jerman dengan USD 3,809 miliar, Amerika Serikat USD 3,545 miliar
• Pihak lain, baik bilateral maupun multilateral sebesar USD 16,388 miliar.
Pembayaran utang, utang luar negeri pemerintah memakan porsi anggaran negara (APBN) yang terbesar dalam satu dekade terakhir. Jumlah pembayaran pokok dan bunga utang hampir dua kali lipat anggaran pembangunan, dan memakan lebih dari separuh penerimaan pajak. Pembayaran cicilan utang sudah mengambil porsi 52% dari total penerimaan pajak yang dibayarkan rakyat sebesar Rp 219,4 triliun. Jumlah utang negara Indonesia kepada sejumlah negara asing (negara donor)di luar negeri pada posisi finansial 2006, mengalami penurunan sejak 2004 lalu sehingga utang luar negeri Indonesia kini 'tinggal' USD 125.258 juta atau sekitar Rp1250 triliun lebih.
Pada tahun 2006, pemerintah Indonesia melakukan pelunasan utang kepada IMF. Pelunasan sebesar 3,181,742,918 dolar AS merupakan sisa pinjaman yang seharusnya jatuh tempo pada akhir 2010. Ada tiga alasan yang dikemukakan atas pembayaran utang tersebut, adalah meningkatnya suku bunga pinjaman IMF sejak kuartal ketiga 2005 dari 4,3 persen menjadi 4,58 persen; kemampuan Bank Indonesia (BI) membayar cicilan utang kepada IMF; dan masalah cadangan devisa dan kemampuan kita (Indonesia) untuk menciptakan ketahanan.
TUGAS PEREKONOMIAN INDONESIA minggu 12
Nama : Gita Novita Indra
Kelas : 1eb18
NPM : 23210022
Kebijakan Perdagangan Luar Negeri
TEORI PERDAGANGAN INTERNASIONAL
Menurut Amir M.S., bila dibandingkan dengan pelaksanaan perdagangan di dalam negeri, perdagangan internasional sangatlah rumit dan kompleks. Kerumitan tersebut antara lain disebabkan karena adanya batas-batas politik dan kenegaraan yang dapat menghambat perdagangan, misalnya dengan adanya bea, tarif, atau quota barang impor.
Selain itu, kesulitan lainnya timbul karena adanya perbedaan budaya, bahasa, mata uang, taksiran dan timbangan, dan hukum dalam perdagangan.
Model Ricardian
Model Ricardian memfokuskan pada kelebihan komparatif dan mungkin merupakan konsep paling penting dalam teori pedagangan internasional. Dalam Sebuah model Ricardian, negara mengkhususkan dalam memproduksi apa yang mereka paling baik produksi. Tidak seperti model lainnya, rangka kerja model ini memprediksi dimana negara-negara akan menjadi spesialis secara penuh dibandingkan memproduksi bermacam barang komoditas. Juga, model Ricardian tidak secara langsung memasukan faktor pendukung, seperti jumlah relatif dari buruh dan modal dalam negara.
Model Heckscher-Ohlin
Model Heckscgher-Ohlin dibuat sebagai alternatif dari model Ricardian dan dasar kelebihan komparatif. Mengesampingkan kompleksitasnya yang jauh lebih rumit model ini tidak membuktikan prediksi yang lebih akurat. Bagaimanapun, dari sebuah titik pandangan teoritis model tersebut tidak memberikan solusi yang elegan dengan memakai mekanisme harga neoklasikal kedalam teori perdagangan internasional.
Teori ini berpendapat bahwa pola dari perdagangan internasional ditentukan oleh perbedaan dalam faktor pendukung. Model ini memperkirakan kalau negara-negara akan mengekspor barang yang membuat penggunaan intensif dari faktor pemenuh kebutuhan dan akan mengimpor barang yang akan menggunakan faktor lokal yang langka secara intensif. Masalah empiris dengan model H-o, dikenal sebagai Pradoks Leotief, yang dibuka dalam uji empiris oleh Wassily Leontief yang menemukan bahwa Amerika Serikat lebih cenderung untuk mengekspor barang buruh intensif dibanding memiliki kecukupan modal.
Faktor Spesifik
Dalam model ini, mobilitas buruh antara industri satu dan yang lain sangatlah mungkin ketika modal tidak bergerak antar industri pada satu masa pendek. Faktor spesifik merujuk ke pemberian yaitu dalam faktor spesifik jangka pendek dari produksi, seperti modal fisik, tidak secara mudah dipindahkan antar industri. Teori mensugestikan jika ada peningkatan dalam harga sebuah barang, pemilik dari faktor produksi spesifik ke barang tersebut akan untuk pada term sebenarnya. Sebagai tambahan, pemilik dari faktor produksi spesifik berlawanan (seperti buruh dan modal) cenderung memiliki agenda bertolak belakang ketika melobi untuk pengednalian atas imigrasi buruh. Hubungan sebaliknya, kedua pemilik keuntungan bagi pemodal dan buruh dalam kenyataan membentuk sebuah peningkatan dalam pemenuhan modal. Model ini ideal untuk industri tertentu. Model ini cocok untuk memahami distribusi pendapatan tetapi tidak untuk menentukan pola pedagangan.
Model Gravitasi
Model gravitasi perdagangan menyajikan sebuah analisa yang lebih empiris dari pola perdagangan dibanding model yang lebih teoritis diatas. Model gravitasi, pada bentuk dasarnya, menerka perdagangan berdasarkan jarak antar negara dan interaksi antar negara dalam ukuran ekonominya. Model ini meniru hukum gravitasi Newton yang juga memperhitungkan jarak dan ukuran fisik diantara dua benda. Model ini telah terbukti menjadi kuat secara empiris oleh analisa ekonometri. Faktor lain seperti tingkat pendapatan, hubungan diplomatik, dan kebijakan perdagangan juga dimasukkan dalam versi lebih besar dari model ini.
Kelas : 1eb18
NPM : 23210022
Kebijakan Perdagangan Luar Negeri
TEORI PERDAGANGAN INTERNASIONAL
Menurut Amir M.S., bila dibandingkan dengan pelaksanaan perdagangan di dalam negeri, perdagangan internasional sangatlah rumit dan kompleks. Kerumitan tersebut antara lain disebabkan karena adanya batas-batas politik dan kenegaraan yang dapat menghambat perdagangan, misalnya dengan adanya bea, tarif, atau quota barang impor.
Selain itu, kesulitan lainnya timbul karena adanya perbedaan budaya, bahasa, mata uang, taksiran dan timbangan, dan hukum dalam perdagangan.
Model Ricardian
Model Ricardian memfokuskan pada kelebihan komparatif dan mungkin merupakan konsep paling penting dalam teori pedagangan internasional. Dalam Sebuah model Ricardian, negara mengkhususkan dalam memproduksi apa yang mereka paling baik produksi. Tidak seperti model lainnya, rangka kerja model ini memprediksi dimana negara-negara akan menjadi spesialis secara penuh dibandingkan memproduksi bermacam barang komoditas. Juga, model Ricardian tidak secara langsung memasukan faktor pendukung, seperti jumlah relatif dari buruh dan modal dalam negara.
Model Heckscher-Ohlin
Model Heckscgher-Ohlin dibuat sebagai alternatif dari model Ricardian dan dasar kelebihan komparatif. Mengesampingkan kompleksitasnya yang jauh lebih rumit model ini tidak membuktikan prediksi yang lebih akurat. Bagaimanapun, dari sebuah titik pandangan teoritis model tersebut tidak memberikan solusi yang elegan dengan memakai mekanisme harga neoklasikal kedalam teori perdagangan internasional.
Teori ini berpendapat bahwa pola dari perdagangan internasional ditentukan oleh perbedaan dalam faktor pendukung. Model ini memperkirakan kalau negara-negara akan mengekspor barang yang membuat penggunaan intensif dari faktor pemenuh kebutuhan dan akan mengimpor barang yang akan menggunakan faktor lokal yang langka secara intensif. Masalah empiris dengan model H-o, dikenal sebagai Pradoks Leotief, yang dibuka dalam uji empiris oleh Wassily Leontief yang menemukan bahwa Amerika Serikat lebih cenderung untuk mengekspor barang buruh intensif dibanding memiliki kecukupan modal.
Faktor Spesifik
Dalam model ini, mobilitas buruh antara industri satu dan yang lain sangatlah mungkin ketika modal tidak bergerak antar industri pada satu masa pendek. Faktor spesifik merujuk ke pemberian yaitu dalam faktor spesifik jangka pendek dari produksi, seperti modal fisik, tidak secara mudah dipindahkan antar industri. Teori mensugestikan jika ada peningkatan dalam harga sebuah barang, pemilik dari faktor produksi spesifik ke barang tersebut akan untuk pada term sebenarnya. Sebagai tambahan, pemilik dari faktor produksi spesifik berlawanan (seperti buruh dan modal) cenderung memiliki agenda bertolak belakang ketika melobi untuk pengednalian atas imigrasi buruh. Hubungan sebaliknya, kedua pemilik keuntungan bagi pemodal dan buruh dalam kenyataan membentuk sebuah peningkatan dalam pemenuhan modal. Model ini ideal untuk industri tertentu. Model ini cocok untuk memahami distribusi pendapatan tetapi tidak untuk menentukan pola pedagangan.
Model Gravitasi
Model gravitasi perdagangan menyajikan sebuah analisa yang lebih empiris dari pola perdagangan dibanding model yang lebih teoritis diatas. Model gravitasi, pada bentuk dasarnya, menerka perdagangan berdasarkan jarak antar negara dan interaksi antar negara dalam ukuran ekonominya. Model ini meniru hukum gravitasi Newton yang juga memperhitungkan jarak dan ukuran fisik diantara dua benda. Model ini telah terbukti menjadi kuat secara empiris oleh analisa ekonometri. Faktor lain seperti tingkat pendapatan, hubungan diplomatik, dan kebijakan perdagangan juga dimasukkan dalam versi lebih besar dari model ini.
TUGAS PEREKONOMIAN INDONESIA minggu 9
Nama : Gita Novita Indra
Kelas : 1eb18
NPM : 23210022
INDUSTRIALISASI
Konsep dan Tujuan Industrialisasi
Awal konsep industrialisasi Revolusi industri abad 18 di Inggris. Penemuan metode baru dlm pemintalan dan penemuan kapas yg menciptakan spesialisasi produksi dan peningkatan produktivitas factor produksi.
Industrialisasi suatu proses interkasi antara perkembangan teknologi, inovasi, spesialisasi dan perdagangan dunia untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dengan mendorong perubahan struktur ekonomi.
Industrialisasi merupakan salah satu strategi jangka panjang untuk menjamin pertumbuhan ekonomi. Hanya beberapa Negara dengan penduduk sedikit & kekayaan alam melimpah seperti Kuwait & libya ingin mencapai pendapatan yang tinggi tanpa industrialisasi.
Tujuan pembangunan industri nasional baik jangka menengah maupun jangka panjang ditujukan untuk mengatasi permasalahan dan kelemahan baik di sektor industri maupun untuk mengatasi permasalahan secara nasional, yaitu :
1. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja industri.
2. Meningkatkan ekspor Indonesia dan pember-dayaan pasar dalam negeri.
3. Memberikan sumbangan pertumbuhan yang berarti bagi perekonomian.
4. Mendukung perkembangan sektor infrastruktur.
5. Meningkatkan kemampuan teknologi.
6. Meningkatkan pendalaman struktur industri dan diversifikasi produk.
7. Meningkatkan penyebaran industri.
2. Faktor-faktor Pendorong Industrialisasi
a. Kemampuan teknologi dan inovasi
b. Laju pertumbuhan pendapatan nasional per kapita
c. Kondisi dan struktur awal ekonomi dalam negeri. Negara yang awalnya memiliki industri dasar/primer/hulu seperti baja, semen, kimia, dan industri tengah seperti mesin alat produksi akan mengalami proses industrialisasi lebih cepat
d. Besar pangsa pasar DN yang ditentukan oleh tingkat pendapatan dan jumlah penduduk. Indonesia dengan 200 juta orang menyebabkan pertumbuhan kegiatan ekonomi
e. Ciri industrialisasi yaitu cara pelaksanaan industrialisasi seperti tahap implementasi, jenis industri unggulan dan insentif yang diberikan.
f. Keberadaan SDA. Negara dengan SDA yang besar cenderung lebih lambat dalam industrialisasi
g. Kebijakan/strategi pemerintah seperti tax holiday dan bebas bea masuk bagi industri orientasi ekspor.
Perkembangan sektor industri manufaktur nasional
Sesuai sifat lamiah dari prosesnya, industri dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu industri primer atau hulu yang mengolah output dari sektor pertambangan manjadi bahan baku siap pakai untuk kebutuhan proses produksi pada tahap-tahap selanjutnya, dan industri sekkunder atau industri manufaktur yang terdiri dari industri tengah yang membuat barang-barang modal, barang-barang stengah jadi dan alat-alat produksi, serta industri hilir yang membuat barang-barang jadi yanng kebanyakan adalah barang-barang konsumen rumah tangga.
Kelas : 1eb18
NPM : 23210022
INDUSTRIALISASI
Konsep dan Tujuan Industrialisasi
Awal konsep industrialisasi Revolusi industri abad 18 di Inggris. Penemuan metode baru dlm pemintalan dan penemuan kapas yg menciptakan spesialisasi produksi dan peningkatan produktivitas factor produksi.
Industrialisasi suatu proses interkasi antara perkembangan teknologi, inovasi, spesialisasi dan perdagangan dunia untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dengan mendorong perubahan struktur ekonomi.
Industrialisasi merupakan salah satu strategi jangka panjang untuk menjamin pertumbuhan ekonomi. Hanya beberapa Negara dengan penduduk sedikit & kekayaan alam melimpah seperti Kuwait & libya ingin mencapai pendapatan yang tinggi tanpa industrialisasi.
Tujuan pembangunan industri nasional baik jangka menengah maupun jangka panjang ditujukan untuk mengatasi permasalahan dan kelemahan baik di sektor industri maupun untuk mengatasi permasalahan secara nasional, yaitu :
1. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja industri.
2. Meningkatkan ekspor Indonesia dan pember-dayaan pasar dalam negeri.
3. Memberikan sumbangan pertumbuhan yang berarti bagi perekonomian.
4. Mendukung perkembangan sektor infrastruktur.
5. Meningkatkan kemampuan teknologi.
6. Meningkatkan pendalaman struktur industri dan diversifikasi produk.
7. Meningkatkan penyebaran industri.
2. Faktor-faktor Pendorong Industrialisasi
a. Kemampuan teknologi dan inovasi
b. Laju pertumbuhan pendapatan nasional per kapita
c. Kondisi dan struktur awal ekonomi dalam negeri. Negara yang awalnya memiliki industri dasar/primer/hulu seperti baja, semen, kimia, dan industri tengah seperti mesin alat produksi akan mengalami proses industrialisasi lebih cepat
d. Besar pangsa pasar DN yang ditentukan oleh tingkat pendapatan dan jumlah penduduk. Indonesia dengan 200 juta orang menyebabkan pertumbuhan kegiatan ekonomi
e. Ciri industrialisasi yaitu cara pelaksanaan industrialisasi seperti tahap implementasi, jenis industri unggulan dan insentif yang diberikan.
f. Keberadaan SDA. Negara dengan SDA yang besar cenderung lebih lambat dalam industrialisasi
g. Kebijakan/strategi pemerintah seperti tax holiday dan bebas bea masuk bagi industri orientasi ekspor.
Perkembangan sektor industri manufaktur nasional
Sesuai sifat lamiah dari prosesnya, industri dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu industri primer atau hulu yang mengolah output dari sektor pertambangan manjadi bahan baku siap pakai untuk kebutuhan proses produksi pada tahap-tahap selanjutnya, dan industri sekkunder atau industri manufaktur yang terdiri dari industri tengah yang membuat barang-barang modal, barang-barang stengah jadi dan alat-alat produksi, serta industri hilir yang membuat barang-barang jadi yanng kebanyakan adalah barang-barang konsumen rumah tangga.
TUGAS PEREKONOMIAN INDONESIA minggu 8
Nama : Gita Novita Indra
Kelas : 1eb18
NPM : 23210022
SEKTOR PERTANIAN
Peranan sektor pertanian
Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki daratan yang sangat luas sehingga mata pencaharian penduduk sebagian besar adalah pada sektor pertanian. Pertanian dapat dilihat sebagai suatu yang sangat potensial dalam empat bentuk kontribusinya terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi nasional yaitu sebagai berikut:
• Ekspansi dari sektor-sektor ekonomi lainnya sangat tergantung pada pertumbuhan output di bidang pertanian, baik dari sisi permintaan maupun penawaran sebagai sumber bahan baku bagi keperluan produksi di sektor-sektor lain seperti industri manufaktur dan perdagangan.
• Pertanian berperan sebagai sumber penting bagi pertumbuhan permintaan domestik bagi produk-produk dari sektor-sektor lainnya.
• Sebagai suatu sumber modal untuk investasi di sektor-sektor ekonomi lainnya.
• Sebagai sumber penting bagi surplus perdagangan (sumber devisa).
Kontibusi terhadap kesempatan kerja
Di suatu Negara besar seperti Indonesia, di mana ekonomi dalam negerinya masih di dominasi oleh ekonomi pedesaan sebagian besar dari jumlah penduduknya atau jumlah tenaga kerjanya bekerja di pertanian. Di Indonesia daya serap sektor tersebut pada tahun 2000 mencapai 40,7 juta lebih. Jauh lebih besar dari sector manufaktur. Ini berarti sektor pertanian merupakan sektor dengan penyerapan tenaga kerja yang tinggi.
Kalau dilihat pola perubahan kesempatan kerja di pertanian dan industri manufaktur, pangsa kesempatan kerja dari sektor pertama menunjukkan suatu pertumbuhan tren yang menurun, sedangkan di sektor kedua meningkat. Perubahan struktur kesempatan kerja ini sesuai dengan yang di prediksi oleh teori mengenai perubahan struktur ekonomi yang terjadi dari suatu proses pembangunan ekonomi jangka panjang, yaitu bahwa semakin tinggi pendapatan per kapita, semakin kecil peran dari sektor primer, yakni pertambangan dan pertanian, dan semakin besar peran dari sektor sekunder, seperti manufaktur dan sektor-sektor tersier di bidang ekonomi. Namun semakin besar peran tidak langsung dari sektor pertanian, yakni sebagai pemasok bahan baku bagi sektor industri manufaktur dan sektor-sektor ekonomi lainnya.
Perkebunan Sebagai Komoditi Ekspor
Subsektor perkebunan merupakan salah satu subsektor yang mengalami pertumbuhan yang paling konsisten, baik ditinjau dari arealnya maupun produksinya. Berdasarkan data dari Direktorat Bina Produksi Perkebunan (2004), pada tahun 2000 sampai 2003, secara keseluruhan luas areal perkebunan di Indonesia meningkat dengan laju 2,6% per tahun dengan total areal pada tahun 2003 mencapai 16,3 juta ha.
Perkebunan di Indonesia memiliki beberapa komoditas penting, diantaranya adalah karet, kelapa sawit, kelapa, kopi, kakao, teh, dan tebu. Pertumbuhan kelapa sawit, karet dan kakao mengalami laju yang pesat diantara tanaman perkebunan yang lainnya yaitu diatas 5% per tahun. Pertumbuhan tersebut pada umumnya berkaitan dengan tingkat keuntungan pengusaha komoditas tersebut yang relatif baik. Selain itu adanya kebijakan pemerintah untuk mendorong perluasan areal untuk komoditas tersebut.
Selain pertumbuhan areal, produksi perkebunan juga meningkat dengan konsisten pada tahun 2000 sampai 2003 dengan laju 7,6%. Total produksi mencapai 19,6 juta ton pada tahun 2003. Komoditas kelapa sawit dan karet mempunyai kontribusi yang dominan. Produksi kelapa sawit tumbuh pesat dengan laju 12,1% per tahun. Kemudian tingkat pertumbuhan produksi komoditas kakao dan kopi juga relative pesat pada periode tersebut. Hal tersebut disebabkan oleh meningkatnya harga-harga produk perkebunan pada tahun 2003.
Subsektor perkebunan merupakan salah satu subsektor yang penting karena mempunyai kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Subsektor ini juga menyerap tenaga kerja sehingga angka pengangguran bisa berkurang. Sampai tahun 2003, jumlah tenaga kerja yang terserap oleh subsektor ini diperkirakan mencapai sekitar 17 juta jiwa. Jumlah lapangan kerja tersebut belum termasuk ke dalam industri hilir perkebunan.
Subsektor perkebunan menyediakan lapangan pekerjaan di pedesaan dan di daerah terpencil sehingga mempunyai nilai tambah tersendiri dalam penyediaan lapangan kerja. Peran tersebut bermakna strategis karena penyediaan lapangan kerja oleh subsektor ini berlokasi di pedesaan sehingga dapat mengurangi arus urbanisasi.
Subsektor ini mempunyai kontribusi penting dalam hal penciptaan nilai tambah yang tercermin dari kontribusinya terhadap PDB. Dari segi nilai absolut berdasarkan harga yang berlaku, PDB terus meningkat dari tahun 2000 sampai tahun 2003 dari sekitar Rp 33,7 triliun menjadi Rp 47,0 triliun, atau dengan laju sekitar 11,7% per tahun.
Kelas : 1eb18
NPM : 23210022
SEKTOR PERTANIAN
Peranan sektor pertanian
Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki daratan yang sangat luas sehingga mata pencaharian penduduk sebagian besar adalah pada sektor pertanian. Pertanian dapat dilihat sebagai suatu yang sangat potensial dalam empat bentuk kontribusinya terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi nasional yaitu sebagai berikut:
• Ekspansi dari sektor-sektor ekonomi lainnya sangat tergantung pada pertumbuhan output di bidang pertanian, baik dari sisi permintaan maupun penawaran sebagai sumber bahan baku bagi keperluan produksi di sektor-sektor lain seperti industri manufaktur dan perdagangan.
• Pertanian berperan sebagai sumber penting bagi pertumbuhan permintaan domestik bagi produk-produk dari sektor-sektor lainnya.
• Sebagai suatu sumber modal untuk investasi di sektor-sektor ekonomi lainnya.
• Sebagai sumber penting bagi surplus perdagangan (sumber devisa).
Kontibusi terhadap kesempatan kerja
Di suatu Negara besar seperti Indonesia, di mana ekonomi dalam negerinya masih di dominasi oleh ekonomi pedesaan sebagian besar dari jumlah penduduknya atau jumlah tenaga kerjanya bekerja di pertanian. Di Indonesia daya serap sektor tersebut pada tahun 2000 mencapai 40,7 juta lebih. Jauh lebih besar dari sector manufaktur. Ini berarti sektor pertanian merupakan sektor dengan penyerapan tenaga kerja yang tinggi.
Kalau dilihat pola perubahan kesempatan kerja di pertanian dan industri manufaktur, pangsa kesempatan kerja dari sektor pertama menunjukkan suatu pertumbuhan tren yang menurun, sedangkan di sektor kedua meningkat. Perubahan struktur kesempatan kerja ini sesuai dengan yang di prediksi oleh teori mengenai perubahan struktur ekonomi yang terjadi dari suatu proses pembangunan ekonomi jangka panjang, yaitu bahwa semakin tinggi pendapatan per kapita, semakin kecil peran dari sektor primer, yakni pertambangan dan pertanian, dan semakin besar peran dari sektor sekunder, seperti manufaktur dan sektor-sektor tersier di bidang ekonomi. Namun semakin besar peran tidak langsung dari sektor pertanian, yakni sebagai pemasok bahan baku bagi sektor industri manufaktur dan sektor-sektor ekonomi lainnya.
Perkebunan Sebagai Komoditi Ekspor
Subsektor perkebunan merupakan salah satu subsektor yang mengalami pertumbuhan yang paling konsisten, baik ditinjau dari arealnya maupun produksinya. Berdasarkan data dari Direktorat Bina Produksi Perkebunan (2004), pada tahun 2000 sampai 2003, secara keseluruhan luas areal perkebunan di Indonesia meningkat dengan laju 2,6% per tahun dengan total areal pada tahun 2003 mencapai 16,3 juta ha.
Perkebunan di Indonesia memiliki beberapa komoditas penting, diantaranya adalah karet, kelapa sawit, kelapa, kopi, kakao, teh, dan tebu. Pertumbuhan kelapa sawit, karet dan kakao mengalami laju yang pesat diantara tanaman perkebunan yang lainnya yaitu diatas 5% per tahun. Pertumbuhan tersebut pada umumnya berkaitan dengan tingkat keuntungan pengusaha komoditas tersebut yang relatif baik. Selain itu adanya kebijakan pemerintah untuk mendorong perluasan areal untuk komoditas tersebut.
Selain pertumbuhan areal, produksi perkebunan juga meningkat dengan konsisten pada tahun 2000 sampai 2003 dengan laju 7,6%. Total produksi mencapai 19,6 juta ton pada tahun 2003. Komoditas kelapa sawit dan karet mempunyai kontribusi yang dominan. Produksi kelapa sawit tumbuh pesat dengan laju 12,1% per tahun. Kemudian tingkat pertumbuhan produksi komoditas kakao dan kopi juga relative pesat pada periode tersebut. Hal tersebut disebabkan oleh meningkatnya harga-harga produk perkebunan pada tahun 2003.
Subsektor perkebunan merupakan salah satu subsektor yang penting karena mempunyai kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Subsektor ini juga menyerap tenaga kerja sehingga angka pengangguran bisa berkurang. Sampai tahun 2003, jumlah tenaga kerja yang terserap oleh subsektor ini diperkirakan mencapai sekitar 17 juta jiwa. Jumlah lapangan kerja tersebut belum termasuk ke dalam industri hilir perkebunan.
Subsektor perkebunan menyediakan lapangan pekerjaan di pedesaan dan di daerah terpencil sehingga mempunyai nilai tambah tersendiri dalam penyediaan lapangan kerja. Peran tersebut bermakna strategis karena penyediaan lapangan kerja oleh subsektor ini berlokasi di pedesaan sehingga dapat mengurangi arus urbanisasi.
Subsektor ini mempunyai kontribusi penting dalam hal penciptaan nilai tambah yang tercermin dari kontribusinya terhadap PDB. Dari segi nilai absolut berdasarkan harga yang berlaku, PDB terus meningkat dari tahun 2000 sampai tahun 2003 dari sekitar Rp 33,7 triliun menjadi Rp 47,0 triliun, atau dengan laju sekitar 11,7% per tahun.
TUGAS PEREKONOMIAN INDONESIA minggu 7
Nama : Gita Novita Indra
Kelas : 1eb18
NPM : 23210022
PEMBANGUNAN EKONOMI DAN OTONOMI DAERAH
Pembangunan Ekonomi Regional
Perkembangan teori ekonomi pertumbuhan dan meningkatnya ketersediaan data daerah mendorong meningkatnya perhatian terhadap ketidakmerataan pertumbuhan daerah. Teori ekonomi pertumbuhan dimulai oleh Robert Solow yang dikenal dengan Model pertumbuhan neo-klasik. Dan beberapa ahli ekonomi Amerika mulai menggunakan teori pertumbuhan tersebut dengan menggunakan data-data daerah.
Untuk melihat ketidaknmerataan pertumbuhan regional dapat ditentukan dengan beberapa cara. Secara umum dalam menghitung pertumbuhan dengan; 1. pertumbuhan output; 2. pertumbuhan output per pekerja; dan, 3. pertumbuhan output perkapita. Pertumbuhan output digunakan untuk mengetahui indikator kapasitas produksi. Pertumbuhan output per pekerja seringkali digunakan untuk mengetahui indikator dari perubahan tingkat kompetitifitas daerah, sedangkan pertumbuhan output perkapita digunakan sebagai indikator perubahan dari kesejahteraan.
Faktor-faktor penyebab Ketimpangan
Terjadinya perbedaan dari distribusi pendapatan antar daerah dan distribusi pengeluaran pemerintah pusat dan daerah merupakan satu permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai daerah di Indonesia. Perbedaan tersebut terjadi selama bertahun-tahun lamanya sehingga menyebabkan terjadinya ketimpangan antar daerah satu dengan yang lain. Dilakukannya satu kebijakan pemerintah yaitu otonomi daerah masih belum mampu memperkecil adanya ketimpangan tersebut, dimana terlihat adanya perbedaan tingkat pembangunan antara lain perbedaan tingkat pendapatan per kapita dan infrastruktur di daerah yang disebabkan karena minimnya pengeluaran pembangunan di daerah. Mengacu pada perumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan ekonomi daerah melalui Indeks Williamson, faktor-faktor yang dianalisa tersebut adalah PDRB, Pendapatan Per Kapita dan Pengeluaran daerah untuk Pembangunan selama masa sebelum dan sesudah krisis. Metode analisa yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan menggunakan data 30 propinsi di Indonesia tahun 1989-2003, dengan variabel terikat adalah ketimpangan daerah (yang diukur dengan Indeks Williamson) dan variabel bebas berupa pendapatan per kapita, pengeluaran daerah dan Dummy Krisis untuk pembangunan. Pendugaan dilakukan dengan metode ordinary Least Square (OLS). Dari hasil analisa ditemukan bahwa terjadinya ketimpangan ekonomi antar daerah disebabkan oleh tingginya pendapatan perkapita DKI Jakarta yang menyebabkan ketimpangan di Pulau Jawa dan tingginya pendapatan perkapita di Kalimantan Timur yang menyebabkan ketimpangan di luar Pulau Jawa. Interprestasi analisa model regresi menunjukan bahwa ketimpangan daerah dengan melihat faktor migas dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah daerah pada saat 2 tahun sebelumnya dan terjadinya krisis ekonomi. Sedangkan ketimpangan daerah tanpa melihat faktor migas dipengaruhi oleh pendapatan perkapita daerah dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan terhadap peningkatan alokasi pengeluaran pemerintah daerah khusus untuk daerah-daerah miskin atau daerah yang tidak kaya dengan migas akan memperkecil ketimpangan antar daerah sebab hasil penelitian melihat bahwa pengeluaran pemerintah lebih banyak dialokasikan kepada daerah kaya (DKI Jakarta) dan daerah kaya migas (Kalimantan Timur dan Riau).
Pembangunan Indonesia Bagian Timur
Pembangunan di Indonesia Bagian Timur lebih tertinggal dibandingkan daerah Indonesia bagian lain. Mungkin penyebabnya tanah yang lebih tidak subur dan masalah transportasi. Daerah yang agak tandus, jalannya lebih cepat rusak, entah karena keadaan tanahnya atau karena suhu udaranya yang lebih panas. Sehingga perjalanan memerlukan waktu tempuh yang lebih lama dan medan yang berat. Daerah yang sulit dijangkau karena jalannya rusak atau jauh, lebih mudah terjangkau dengan adanya transportasi air.
Kelas : 1eb18
NPM : 23210022
PEMBANGUNAN EKONOMI DAN OTONOMI DAERAH
Pembangunan Ekonomi Regional
Perkembangan teori ekonomi pertumbuhan dan meningkatnya ketersediaan data daerah mendorong meningkatnya perhatian terhadap ketidakmerataan pertumbuhan daerah. Teori ekonomi pertumbuhan dimulai oleh Robert Solow yang dikenal dengan Model pertumbuhan neo-klasik. Dan beberapa ahli ekonomi Amerika mulai menggunakan teori pertumbuhan tersebut dengan menggunakan data-data daerah.
Untuk melihat ketidaknmerataan pertumbuhan regional dapat ditentukan dengan beberapa cara. Secara umum dalam menghitung pertumbuhan dengan; 1. pertumbuhan output; 2. pertumbuhan output per pekerja; dan, 3. pertumbuhan output perkapita. Pertumbuhan output digunakan untuk mengetahui indikator kapasitas produksi. Pertumbuhan output per pekerja seringkali digunakan untuk mengetahui indikator dari perubahan tingkat kompetitifitas daerah, sedangkan pertumbuhan output perkapita digunakan sebagai indikator perubahan dari kesejahteraan.
Faktor-faktor penyebab Ketimpangan
Terjadinya perbedaan dari distribusi pendapatan antar daerah dan distribusi pengeluaran pemerintah pusat dan daerah merupakan satu permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai daerah di Indonesia. Perbedaan tersebut terjadi selama bertahun-tahun lamanya sehingga menyebabkan terjadinya ketimpangan antar daerah satu dengan yang lain. Dilakukannya satu kebijakan pemerintah yaitu otonomi daerah masih belum mampu memperkecil adanya ketimpangan tersebut, dimana terlihat adanya perbedaan tingkat pembangunan antara lain perbedaan tingkat pendapatan per kapita dan infrastruktur di daerah yang disebabkan karena minimnya pengeluaran pembangunan di daerah. Mengacu pada perumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan ekonomi daerah melalui Indeks Williamson, faktor-faktor yang dianalisa tersebut adalah PDRB, Pendapatan Per Kapita dan Pengeluaran daerah untuk Pembangunan selama masa sebelum dan sesudah krisis. Metode analisa yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan menggunakan data 30 propinsi di Indonesia tahun 1989-2003, dengan variabel terikat adalah ketimpangan daerah (yang diukur dengan Indeks Williamson) dan variabel bebas berupa pendapatan per kapita, pengeluaran daerah dan Dummy Krisis untuk pembangunan. Pendugaan dilakukan dengan metode ordinary Least Square (OLS). Dari hasil analisa ditemukan bahwa terjadinya ketimpangan ekonomi antar daerah disebabkan oleh tingginya pendapatan perkapita DKI Jakarta yang menyebabkan ketimpangan di Pulau Jawa dan tingginya pendapatan perkapita di Kalimantan Timur yang menyebabkan ketimpangan di luar Pulau Jawa. Interprestasi analisa model regresi menunjukan bahwa ketimpangan daerah dengan melihat faktor migas dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah daerah pada saat 2 tahun sebelumnya dan terjadinya krisis ekonomi. Sedangkan ketimpangan daerah tanpa melihat faktor migas dipengaruhi oleh pendapatan perkapita daerah dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan terhadap peningkatan alokasi pengeluaran pemerintah daerah khusus untuk daerah-daerah miskin atau daerah yang tidak kaya dengan migas akan memperkecil ketimpangan antar daerah sebab hasil penelitian melihat bahwa pengeluaran pemerintah lebih banyak dialokasikan kepada daerah kaya (DKI Jakarta) dan daerah kaya migas (Kalimantan Timur dan Riau).
Pembangunan Indonesia Bagian Timur
Pembangunan di Indonesia Bagian Timur lebih tertinggal dibandingkan daerah Indonesia bagian lain. Mungkin penyebabnya tanah yang lebih tidak subur dan masalah transportasi. Daerah yang agak tandus, jalannya lebih cepat rusak, entah karena keadaan tanahnya atau karena suhu udaranya yang lebih panas. Sehingga perjalanan memerlukan waktu tempuh yang lebih lama dan medan yang berat. Daerah yang sulit dijangkau karena jalannya rusak atau jauh, lebih mudah terjangkau dengan adanya transportasi air.
TUGAS PEREKONOMIAN INDONESIA minggu 5/6
Nama : Gita Novita Indra
Kelas : 1EB18
NPM : 23210022
MENCARI DATA TINGKAT KEMISKINAN DAN PENDAPATAN PERKAPITA INDONESIA SAAT INI DIBANDINGKAN DENGAN NEGARA ASEAN LAINNYA DAN PROGRAM PEMERINTAH SAAT INI UNTUK MENANGGULANGI KEMISKINAN
PROFIL KEMISKINAN DI INDONESIA
1. Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Indonesia, 1996-2008
Jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode 1996-2008 berfluktuasi dari tahun ke tahun. Pada periode 1996-1999 jumlah penduduk miskin meningkat sebesar 13,96 juta karena krisis ekonomi, yaitu dari 34,01 juta pada tahun 1996 menjadi 47,97 juta pada tahun 1999.
Persentase penduduk miskin meningkat dari 17,47 persen menjadi 23,43 persen pada periode yang sama.
Pada periode 2000-2005 jumlah penduduk miskin cenderung menurun dari 38,70 juta pada tahun 2000 menjadi 35,10 juta pada tahun 2005. Secara relatif juga terjadi penurunan persentase penduduk miskin dari 19,14 persen pada tahun 2000 menjadi 15,97 persen pada tahun 2005.
Namun pada tahun 2006, terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin yang cukup drastis, yaitu dari 35,10 juta orang (15,97 persen) pada bulan Februari 2005 menjadi 39,30 juta (17,75 persen) pada bulan Maret 2006. Penduduk miskin di daerah perdesaan bertambah 2,11 juta, sementara di daerah perkotaan bertambah 2,09 juta orang.
Peningkatan jumlah dan persentase penduduk miskin selama Februari 2005-Maret 2006 terjadi karena harga barang-barang kebutuhan pokok selama periode tersebut naik tinggi, yang digambarkan oleh inflasi umum sebesar 17,95 persen. Akibatnya penduduk yang tergolong tidak miskin namun penghasilannya berada disekitar garis kemiskinan banyak yang bergeser posisinya menjadi miskin.
Terjadi penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin yang cukup signifikan pada periode Maret 2007-Maret 2008, dari 37,17 juta (16,58 persen) pada tahun 2007 menjadi 34,96 juta (15,42 persen) pada tahun 2008.
2. Perkembangan Tingkat Kemiskinan Maret 2008-Maret 2009
Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada bulan Maret 2008 sebesar 34,96 juta orang (15,42 persen). Dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2009 yang berjumlah 32,53 juta (14,15 persen), berarti jumlah penduduk miskin turun sebesar 2,43 juta.
Jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan turun lebih tajam dari pada daerah perkotaan. Selama periode Maret 2008-Maret 2009, penduduk miskin di daerah perdesaan berkurang 1,57 juta orang, sementara di daerah perkotaan berkurang 0,86 juta orang (Tabel 2).
Persentase penduduk miskin antara daerah perkotaan dan perdesaan tidak banyak berubah. Pada periode Maret 2008 – Maret 2009, perubahan persentase penduduk miskin di perkotaan sebesar 0,93 persen, dan di perdesaan mencapai 0,58 persen.
Penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin selama periode Maret 2008-Maret 2009 nampaknya berkaitan dengan faktor-faktor berikut:
1. Selama periode Maret 2008-Maret 2009 inflasi umum relatif stabil (Maret 2008 terhadap Maret 2009 sebesar 7,92 persen)
2. Rata-rata harga beras nasional (yang merupakan komoditi paling penting bagi penduduk miskin) selama periode Maret 2008-Maret 2009 pertumbuhannya lebih rendah (7,80 persen) dari laju inflasi.
3. Rata-rata upah riil harian buruh tani (70 persen penduduk miskin perdesaan bekerja di sektor pertanian) naik 13,22 persen dan rata-rata upah riil buruh bangunan harian naik sebesar 10,61 persen selama periode Maret 2008-Maret 2009.
4. Selama Subround I (Januari-April) 2009 terjadi panen raya. Produksi padi Subround I 2009 mencapai 29,49 juta ton GKG (hasil Angka Ramalan II 2009), naik sekitar 4,87 persen dari produksi padi Subround I 2008 yang sebesar 28,12 juta ton GKG.
5. Pada umumnya penduduk miskin bekerja di subsektor pertanian tanaman pangan dan perikanan (nelayan). NTP di kedua subsektor tersebut selama periode April 2008-Maret 2009 mengalami kenaikan yaitu naik sebesar 0,88 persen untuk subsektor tanaman pangan dan naik sebesar 5,27 persen untuk subsektor perikanan (nelayan). Di subsektor tanaman pangan indeks harga jual petani (It) naik sebesar 10,95 persen, sementara indeks harga beli petani (Ib) naik 9,98 persen. Di subsektor perikanan indeks jual petani (It) naik sebesar 15,47 persen sementara indeks beli petani (Ib) hanya naik sebesar 9,70 persen.
6. Pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumah tangga triwulan I tahun 2009 (angka sangat¬sangat sementara) meningkat sebesar 5,84 persen terhadap triwulan I tahun 2008 (angkasangat sementara).
Pendapatan per Kapita Indonesia Rp27 Juta
JAKARTA--MICOM: Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat produk Domestik Bruto (PDB) per kapita Indonesia pada 2010 mencapai US$3.004,9 atau Rp27 juta. Ini meningkat 13% dibandingkan dengan PDB per kapita 2009 yang sebesar Rp23,9 juta atau US$2.349,6.
Hal tersebut disampaikan Kepala BPS Rusman Heriawan dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Senin (7/2). Nilai PDB per kapita tersebut didapat dari pencapaian PDB sebesar Rp6.422,9 triliun dibagi dengan jumlah penduduk Indonesia sebesar 237, 6 juta orang.
Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita juga meningkat dari Rp23,1 juta atau US$2.267,3 pada 2009 menjadi Rp26,3 juta atau US$2.920,1 pada 2010. "Terjadi peningkatan sebesar 13,9%," kata Rusman.
Selama periode Agustus 2009-Agustus 2010 ( year on year/yoy), lapangan kerja baru tercipta sebanyak 3,34 juta. Dengan pertumbuhan ekonomi 6,1%, lapangan kerja baru tercipta sebanyak 548 ribu dari setiap 1% pertumbuhan ekonomi.
Sampai dengan Agustus 2010, lapangan kerja yang tercipta sebanyak 108,21 juta. Jumlah tersebut meningkat dari 2009 yang sebanyak 104,87 juta.
Pendapatan Perkapita Indonesia Dengan Asean
Pada 2009, PDB Indonesia berada di urutan ke-18, mengalahkan Swiss dan Belgia. Pada 2010? Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Presiden Susilo BambangMenurut berita di detik, pendapatan per kapita masyarakat Indonesia tahun 2007 naik 17% nenjadi USD 1946 atau sekitar Rp. 17,9 juta per tahun (kurs 9200).Dari sisi pendapatan per kapita, GNP Malaysia US$ 13.740 dan Indonesia US$ 3.830
Tanggulangi Kemiskinan Melalui program KUR
Ada optimisme yang digunturkan pemerintah lewat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang akan menciptakan multipliers effect. Salah satu ufuk harapan dari kebijakan ini adalah menekan angka kemiskinan. Dan memang, indikator yang paling gamblang ditatap dari keberhasilan sebuah pemerintahan adalah, terkikisnya para kaum papa. Tentu, sebuah usaha keras agar mimpi para kaum marginal ini yang ditargetkan pemerintah susut tinggal 7% hing-ga-8% dapat terealisasi.
Memang, bila dilacak dari pelbagai jurus, kebijakan pemerintah untuk menekan angka kemiskinan melalui mantra KUR tercatat cukup ampuh. Kucuran dana kredit dari keran pemerintah ini hingga akhir 2009 lalu setidaknya telah disalurkan mencapai
Rp 17,18 triliun. Sedangkan, sampai Juni 2010 sebanyak Rp 5,1 triliun. Jadi, rotal outstanding KUR yang sudah diserahkan kepada masyarakat hingga semester I-2010 sebesar Rp 22,3 triliun.
Tapi, target KUR yang dipatok pemerintah seperti mainan yoyo, naik turun. Target penyaluran KUR di awal tahun ini ditargetkan mencapai Rp 20 triliun, namun akhirnya dipangkas menjadi Rp 13,1 triliun. Namun, akhir Agustus lalu, pemerintah kembali menaikkan lagi target penyaluran KUR menjadi Rp 18 triliun.
Sekadar mengingatkan, program KUR lahir lewat Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 yang diteken pada 8 Juni 2007. Beleid ini menjadi dasar hukum bagi kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Langkah kongkret berikutnya dilanjutkan dengan nota kesepahaman bersama antara pemerintah, perbankan dan perusahaan penjaminan pada 9 Oktober 2007, sehingga lahir jurus pemerintah untuk mengembangkan UMKM Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Darah segar KUR
"Darah segar" kredit ini pun disambut oleh rakyat. Di tengah kondisi suram, jurus tersebut memang cukup menentram-kan. Aturan perbankan yang berliku dalam menerima tetesan kredit dari bank dibabat habis lewat kebijakan ini. Maka tak heran, bank- bank penyalur program prorakyat ini, yakni BRI, Bank Mandiri, BNI, BTN, Bank Bukopin, dan Bank Syariah Mandiri, banjir nasabah untuk menerima guyuran KUR.
Kesuksesan program ini terlihat dari barisan nasabah UMKM yang menerima siraman KUR hingga akhir semester I-2010 hampir tiga juta nasabah. Padahal, pada akhir Desember 2009 lalu, kredit yang dikucurkan masih sebesar Rp 16,2 triliun, dan jumlah nasabah KUR tidakkurang lebih dari 2,28 juta.
Rapor biru lainnya berdasarkan data dari Kementerian Negara UKM dan Koperasi adalah sebanyak 12,5% pengusaha mikro telah beralih menjadi pengusaha kecil. Sebanyak 6% pengusaha kecil meningkat statusnya menjadi pengusaha kelas menengah, dan lebih dari 400.000 pelaku usaha menengah naik kelas menjadi pelaku usaha nasional.
Kalau pemerintah memang serius ter-hadap upaya membabat patologi pembangunan, seperti penggangguran dan kemiskinan, rute memberi peran lebih terhadap UMKM adalah langkah jitu. Sebab, sektor ini dalam menyerap tenaga kerja cukup cespleng.
Kita bisa lihat, tahun 2006, bidang usaha dalam payung UMKM masih 49,19 juta usaha. Jumlah ini terus mengangkasa di tahun-tahun berikutnya menjadi 50,31 juta usaha (2007), 51,58 juta usaha (2008), dan 52,93 juta usaha (2009). Begitu juga dengan penyerapan jumlah tenaga kerja yang semakin kolosal, yaitu sebanyak 95,17 juta orang (2006), 97,58 juta orang (2007), 102,04 juta orang (2008), serta 104,48 juta orang (2009).
Melihat kontribusi UMKM dalam menyerap tenaga kerja, maka bukan mimpi yang muluk jika usaha ini mampu meng-uapkan kubangan kemiskinan. Dan, tentu program pemberian KUR harus terus dievaluasi serta dimonitoring agar kendala yang dihadapi pelaku usaha kecil lainnya dapat diketahui.
Soalnya, peran UMKM sebagai ladang devisa lewat ekspor, nilainya juga terus menanjak. Total ekspor hingga akhir tahun 2009 dari produk UMKM mencapai US$ 1,22 miliar. Angka ini terus merangkak naik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang US$ 942,98 juta (2006) dan USS 1,06 miliar (2007).
Noda-noda KUR
Namun, berbagai nila dalam program KUR memang sedikit demi sedikit disi-bak pemerintah. Salah satunya, ketimpangan kredit yang masih menyisihkan sektor pertanian, mulai tahun ini akan menjadi fokus sasaran.
Sektor pertanian yang masuk dalam skema kredit tersebut, masing-masing agribisnis, kelautan, perikanan, perkebunan, dan peternakan. Potensi sektor usaha itu dinilai sangat besar mendukung perekonomian nasional. Selama ini, sektor pertanian yang tersentuh program KUR hanya 27,12%, tidak berimbang dengan sektor perdagangan danjasa yang mencapai 56,48%.
Noda lain yang cukup mencemaskan langkah program KUR ke depan adalah, posisi non performing loan (NPL) alias kredit macet. Rasionya tercatat masih tinggi. Memang, saat ini, ratio kredit macet KUR di atas 5%. Tetapi, posisi kredit macet tersebut sempat menyentuh level 6% pada akhir tahun 2009 kemarin.
Jika pada Januari 2009 lalu, rasio NPL KUR masih cukup sehat, yakni hanya 1,49%, kemudian bergeser naik pada Febuari menjadi 1,68%. Pada dua bulan berikutnya Maret dan April melambung menjadi 4,99% dan 4,41%. Tingginya rasio kredit seret ini terus meroket pada bulan-bulan selanjutnya, yaitu Mei, Juni, Juli dan Agustus, masing-masing berturut-turut sebesar 5,39%, 5,60%, 5,70%, dan 5,82%. Bahkan pada September 2010, kredit bermasalah KUR terus bertambah sehingga rasio NPL-nya tercatat sebesar 5,96%.
Memang, dari awal, ketika program tersebut dibidani oleh pemerintah dan diserahkan pelaksanananya kepada bank-bank yang sahamnya dimiliki negara, ke-bUakan KUR mengeluarkan aroma risiko yang cukup besar, terutama melihat dari longgarnya aturan sebagai debitur. Sempat beredar kabar tidak sedap bahwa KUR merupakan gelanggang pencucian kredit macet di perbankan. Dengan program penjaminan dari pemerintah lewat Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo), bank-bank penyalur menggiring kredit macet yang sebelumnya tidak dalam wadah KUR, menjadi debitur KUR.
Perilaku kotor irti belum terbukti kebenarannya, tetapi tentu pemerintah harus mempunyai rambu serta kontrol bagi pelaksana program KUR. Pengawasan yang ketat salah satu kuncinya, agar KUR tetap terjaga dan jeritan kemiskinan lam-bat-laun akan sirna.
Kelas : 1EB18
NPM : 23210022
MENCARI DATA TINGKAT KEMISKINAN DAN PENDAPATAN PERKAPITA INDONESIA SAAT INI DIBANDINGKAN DENGAN NEGARA ASEAN LAINNYA DAN PROGRAM PEMERINTAH SAAT INI UNTUK MENANGGULANGI KEMISKINAN
PROFIL KEMISKINAN DI INDONESIA
1. Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Indonesia, 1996-2008
Jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode 1996-2008 berfluktuasi dari tahun ke tahun. Pada periode 1996-1999 jumlah penduduk miskin meningkat sebesar 13,96 juta karena krisis ekonomi, yaitu dari 34,01 juta pada tahun 1996 menjadi 47,97 juta pada tahun 1999.
Persentase penduduk miskin meningkat dari 17,47 persen menjadi 23,43 persen pada periode yang sama.
Pada periode 2000-2005 jumlah penduduk miskin cenderung menurun dari 38,70 juta pada tahun 2000 menjadi 35,10 juta pada tahun 2005. Secara relatif juga terjadi penurunan persentase penduduk miskin dari 19,14 persen pada tahun 2000 menjadi 15,97 persen pada tahun 2005.
Namun pada tahun 2006, terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin yang cukup drastis, yaitu dari 35,10 juta orang (15,97 persen) pada bulan Februari 2005 menjadi 39,30 juta (17,75 persen) pada bulan Maret 2006. Penduduk miskin di daerah perdesaan bertambah 2,11 juta, sementara di daerah perkotaan bertambah 2,09 juta orang.
Peningkatan jumlah dan persentase penduduk miskin selama Februari 2005-Maret 2006 terjadi karena harga barang-barang kebutuhan pokok selama periode tersebut naik tinggi, yang digambarkan oleh inflasi umum sebesar 17,95 persen. Akibatnya penduduk yang tergolong tidak miskin namun penghasilannya berada disekitar garis kemiskinan banyak yang bergeser posisinya menjadi miskin.
Terjadi penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin yang cukup signifikan pada periode Maret 2007-Maret 2008, dari 37,17 juta (16,58 persen) pada tahun 2007 menjadi 34,96 juta (15,42 persen) pada tahun 2008.
2. Perkembangan Tingkat Kemiskinan Maret 2008-Maret 2009
Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada bulan Maret 2008 sebesar 34,96 juta orang (15,42 persen). Dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2009 yang berjumlah 32,53 juta (14,15 persen), berarti jumlah penduduk miskin turun sebesar 2,43 juta.
Jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan turun lebih tajam dari pada daerah perkotaan. Selama periode Maret 2008-Maret 2009, penduduk miskin di daerah perdesaan berkurang 1,57 juta orang, sementara di daerah perkotaan berkurang 0,86 juta orang (Tabel 2).
Persentase penduduk miskin antara daerah perkotaan dan perdesaan tidak banyak berubah. Pada periode Maret 2008 – Maret 2009, perubahan persentase penduduk miskin di perkotaan sebesar 0,93 persen, dan di perdesaan mencapai 0,58 persen.
Penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin selama periode Maret 2008-Maret 2009 nampaknya berkaitan dengan faktor-faktor berikut:
1. Selama periode Maret 2008-Maret 2009 inflasi umum relatif stabil (Maret 2008 terhadap Maret 2009 sebesar 7,92 persen)
2. Rata-rata harga beras nasional (yang merupakan komoditi paling penting bagi penduduk miskin) selama periode Maret 2008-Maret 2009 pertumbuhannya lebih rendah (7,80 persen) dari laju inflasi.
3. Rata-rata upah riil harian buruh tani (70 persen penduduk miskin perdesaan bekerja di sektor pertanian) naik 13,22 persen dan rata-rata upah riil buruh bangunan harian naik sebesar 10,61 persen selama periode Maret 2008-Maret 2009.
4. Selama Subround I (Januari-April) 2009 terjadi panen raya. Produksi padi Subround I 2009 mencapai 29,49 juta ton GKG (hasil Angka Ramalan II 2009), naik sekitar 4,87 persen dari produksi padi Subround I 2008 yang sebesar 28,12 juta ton GKG.
5. Pada umumnya penduduk miskin bekerja di subsektor pertanian tanaman pangan dan perikanan (nelayan). NTP di kedua subsektor tersebut selama periode April 2008-Maret 2009 mengalami kenaikan yaitu naik sebesar 0,88 persen untuk subsektor tanaman pangan dan naik sebesar 5,27 persen untuk subsektor perikanan (nelayan). Di subsektor tanaman pangan indeks harga jual petani (It) naik sebesar 10,95 persen, sementara indeks harga beli petani (Ib) naik 9,98 persen. Di subsektor perikanan indeks jual petani (It) naik sebesar 15,47 persen sementara indeks beli petani (Ib) hanya naik sebesar 9,70 persen.
6. Pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumah tangga triwulan I tahun 2009 (angka sangat¬sangat sementara) meningkat sebesar 5,84 persen terhadap triwulan I tahun 2008 (angkasangat sementara).
Pendapatan per Kapita Indonesia Rp27 Juta
JAKARTA--MICOM: Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat produk Domestik Bruto (PDB) per kapita Indonesia pada 2010 mencapai US$3.004,9 atau Rp27 juta. Ini meningkat 13% dibandingkan dengan PDB per kapita 2009 yang sebesar Rp23,9 juta atau US$2.349,6.
Hal tersebut disampaikan Kepala BPS Rusman Heriawan dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Senin (7/2). Nilai PDB per kapita tersebut didapat dari pencapaian PDB sebesar Rp6.422,9 triliun dibagi dengan jumlah penduduk Indonesia sebesar 237, 6 juta orang.
Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita juga meningkat dari Rp23,1 juta atau US$2.267,3 pada 2009 menjadi Rp26,3 juta atau US$2.920,1 pada 2010. "Terjadi peningkatan sebesar 13,9%," kata Rusman.
Selama periode Agustus 2009-Agustus 2010 ( year on year/yoy), lapangan kerja baru tercipta sebanyak 3,34 juta. Dengan pertumbuhan ekonomi 6,1%, lapangan kerja baru tercipta sebanyak 548 ribu dari setiap 1% pertumbuhan ekonomi.
Sampai dengan Agustus 2010, lapangan kerja yang tercipta sebanyak 108,21 juta. Jumlah tersebut meningkat dari 2009 yang sebanyak 104,87 juta.
Pendapatan Perkapita Indonesia Dengan Asean
Pada 2009, PDB Indonesia berada di urutan ke-18, mengalahkan Swiss dan Belgia. Pada 2010? Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Presiden Susilo BambangMenurut berita di detik, pendapatan per kapita masyarakat Indonesia tahun 2007 naik 17% nenjadi USD 1946 atau sekitar Rp. 17,9 juta per tahun (kurs 9200).Dari sisi pendapatan per kapita, GNP Malaysia US$ 13.740 dan Indonesia US$ 3.830
Tanggulangi Kemiskinan Melalui program KUR
Ada optimisme yang digunturkan pemerintah lewat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang akan menciptakan multipliers effect. Salah satu ufuk harapan dari kebijakan ini adalah menekan angka kemiskinan. Dan memang, indikator yang paling gamblang ditatap dari keberhasilan sebuah pemerintahan adalah, terkikisnya para kaum papa. Tentu, sebuah usaha keras agar mimpi para kaum marginal ini yang ditargetkan pemerintah susut tinggal 7% hing-ga-8% dapat terealisasi.
Memang, bila dilacak dari pelbagai jurus, kebijakan pemerintah untuk menekan angka kemiskinan melalui mantra KUR tercatat cukup ampuh. Kucuran dana kredit dari keran pemerintah ini hingga akhir 2009 lalu setidaknya telah disalurkan mencapai
Rp 17,18 triliun. Sedangkan, sampai Juni 2010 sebanyak Rp 5,1 triliun. Jadi, rotal outstanding KUR yang sudah diserahkan kepada masyarakat hingga semester I-2010 sebesar Rp 22,3 triliun.
Tapi, target KUR yang dipatok pemerintah seperti mainan yoyo, naik turun. Target penyaluran KUR di awal tahun ini ditargetkan mencapai Rp 20 triliun, namun akhirnya dipangkas menjadi Rp 13,1 triliun. Namun, akhir Agustus lalu, pemerintah kembali menaikkan lagi target penyaluran KUR menjadi Rp 18 triliun.
Sekadar mengingatkan, program KUR lahir lewat Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 yang diteken pada 8 Juni 2007. Beleid ini menjadi dasar hukum bagi kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Langkah kongkret berikutnya dilanjutkan dengan nota kesepahaman bersama antara pemerintah, perbankan dan perusahaan penjaminan pada 9 Oktober 2007, sehingga lahir jurus pemerintah untuk mengembangkan UMKM Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Darah segar KUR
"Darah segar" kredit ini pun disambut oleh rakyat. Di tengah kondisi suram, jurus tersebut memang cukup menentram-kan. Aturan perbankan yang berliku dalam menerima tetesan kredit dari bank dibabat habis lewat kebijakan ini. Maka tak heran, bank- bank penyalur program prorakyat ini, yakni BRI, Bank Mandiri, BNI, BTN, Bank Bukopin, dan Bank Syariah Mandiri, banjir nasabah untuk menerima guyuran KUR.
Kesuksesan program ini terlihat dari barisan nasabah UMKM yang menerima siraman KUR hingga akhir semester I-2010 hampir tiga juta nasabah. Padahal, pada akhir Desember 2009 lalu, kredit yang dikucurkan masih sebesar Rp 16,2 triliun, dan jumlah nasabah KUR tidakkurang lebih dari 2,28 juta.
Rapor biru lainnya berdasarkan data dari Kementerian Negara UKM dan Koperasi adalah sebanyak 12,5% pengusaha mikro telah beralih menjadi pengusaha kecil. Sebanyak 6% pengusaha kecil meningkat statusnya menjadi pengusaha kelas menengah, dan lebih dari 400.000 pelaku usaha menengah naik kelas menjadi pelaku usaha nasional.
Kalau pemerintah memang serius ter-hadap upaya membabat patologi pembangunan, seperti penggangguran dan kemiskinan, rute memberi peran lebih terhadap UMKM adalah langkah jitu. Sebab, sektor ini dalam menyerap tenaga kerja cukup cespleng.
Kita bisa lihat, tahun 2006, bidang usaha dalam payung UMKM masih 49,19 juta usaha. Jumlah ini terus mengangkasa di tahun-tahun berikutnya menjadi 50,31 juta usaha (2007), 51,58 juta usaha (2008), dan 52,93 juta usaha (2009). Begitu juga dengan penyerapan jumlah tenaga kerja yang semakin kolosal, yaitu sebanyak 95,17 juta orang (2006), 97,58 juta orang (2007), 102,04 juta orang (2008), serta 104,48 juta orang (2009).
Melihat kontribusi UMKM dalam menyerap tenaga kerja, maka bukan mimpi yang muluk jika usaha ini mampu meng-uapkan kubangan kemiskinan. Dan, tentu program pemberian KUR harus terus dievaluasi serta dimonitoring agar kendala yang dihadapi pelaku usaha kecil lainnya dapat diketahui.
Soalnya, peran UMKM sebagai ladang devisa lewat ekspor, nilainya juga terus menanjak. Total ekspor hingga akhir tahun 2009 dari produk UMKM mencapai US$ 1,22 miliar. Angka ini terus merangkak naik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang US$ 942,98 juta (2006) dan USS 1,06 miliar (2007).
Noda-noda KUR
Namun, berbagai nila dalam program KUR memang sedikit demi sedikit disi-bak pemerintah. Salah satunya, ketimpangan kredit yang masih menyisihkan sektor pertanian, mulai tahun ini akan menjadi fokus sasaran.
Sektor pertanian yang masuk dalam skema kredit tersebut, masing-masing agribisnis, kelautan, perikanan, perkebunan, dan peternakan. Potensi sektor usaha itu dinilai sangat besar mendukung perekonomian nasional. Selama ini, sektor pertanian yang tersentuh program KUR hanya 27,12%, tidak berimbang dengan sektor perdagangan danjasa yang mencapai 56,48%.
Noda lain yang cukup mencemaskan langkah program KUR ke depan adalah, posisi non performing loan (NPL) alias kredit macet. Rasionya tercatat masih tinggi. Memang, saat ini, ratio kredit macet KUR di atas 5%. Tetapi, posisi kredit macet tersebut sempat menyentuh level 6% pada akhir tahun 2009 kemarin.
Jika pada Januari 2009 lalu, rasio NPL KUR masih cukup sehat, yakni hanya 1,49%, kemudian bergeser naik pada Febuari menjadi 1,68%. Pada dua bulan berikutnya Maret dan April melambung menjadi 4,99% dan 4,41%. Tingginya rasio kredit seret ini terus meroket pada bulan-bulan selanjutnya, yaitu Mei, Juni, Juli dan Agustus, masing-masing berturut-turut sebesar 5,39%, 5,60%, 5,70%, dan 5,82%. Bahkan pada September 2010, kredit bermasalah KUR terus bertambah sehingga rasio NPL-nya tercatat sebesar 5,96%.
Memang, dari awal, ketika program tersebut dibidani oleh pemerintah dan diserahkan pelaksanananya kepada bank-bank yang sahamnya dimiliki negara, ke-bUakan KUR mengeluarkan aroma risiko yang cukup besar, terutama melihat dari longgarnya aturan sebagai debitur. Sempat beredar kabar tidak sedap bahwa KUR merupakan gelanggang pencucian kredit macet di perbankan. Dengan program penjaminan dari pemerintah lewat Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo), bank-bank penyalur menggiring kredit macet yang sebelumnya tidak dalam wadah KUR, menjadi debitur KUR.
Perilaku kotor irti belum terbukti kebenarannya, tetapi tentu pemerintah harus mempunyai rambu serta kontrol bagi pelaksana program KUR. Pengawasan yang ketat salah satu kuncinya, agar KUR tetap terjaga dan jeritan kemiskinan lam-bat-laun akan sirna.
Sabtu, 16 April 2011
TUGAS PEREKONOMIAN INDONESIA minggu 4
Nama : Gita Novita Indra
Kelas : 1EB18
NPM : 23210022
Pertumbuhan dan Perubahan Struktur Ekonomi
MENCARI DATA PERTUMBUHAN EKONOMI PEMERINTAHAN BERJALAN DI BPS
[JAKARTA] Sepanjang tahun 2010, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai lebih dari 6%. Pasalnya, pertumbuhan ekonomi di triwulan IV 2010 secara tahunan (year on year/YoY) mengalami kenaikan hingga 7% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
"Sinyalnya adalah pertumbuhan ekonomi triwulan IV 2010 (YoY) cukup bagus mendekati 7%, sehingga untuk keseluruhan 2010 sedikit di atas 6%," ujar Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Rusman Heriawan kepada SP, Senin (7/2).
Dengan demikian, maka target pemerintah bahwa pertumbuhan ekonomi di tahun 2010 menembus angka 6% atau melebihi target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2010 sebesar 5,8% tercapai.
"Kami berharap itu tetap di kisaran 6%. Secara umum semua unsur-unsur yang bisa membuat pertumbuhan, apakah itu konsumsi rumah tangga, investasi, government spending, kan menunjukkan kondisi yang cukup baik," kata Menteri Keuangan Agus Martowardojo pada akhir tahun lalu di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Menurut dia, khusus untuk government spending, jika dibandingkan tahun 2009, pada 2010 masih lebih baik walaupun agak berjalan pelan. "Jadi, kami perkirakan itu masih di kisaran 6%. Kami masih harus waspadai inflasi, tetapi secara umum pertumbuhan ekonomi tahun ini bisa 6% dan tahun depan 6,4%," ujar Agus. [O-2]
Kelas : 1EB18
NPM : 23210022
Pertumbuhan dan Perubahan Struktur Ekonomi
MENCARI DATA PERTUMBUHAN EKONOMI PEMERINTAHAN BERJALAN DI BPS
[JAKARTA] Sepanjang tahun 2010, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai lebih dari 6%. Pasalnya, pertumbuhan ekonomi di triwulan IV 2010 secara tahunan (year on year/YoY) mengalami kenaikan hingga 7% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
"Sinyalnya adalah pertumbuhan ekonomi triwulan IV 2010 (YoY) cukup bagus mendekati 7%, sehingga untuk keseluruhan 2010 sedikit di atas 6%," ujar Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Rusman Heriawan kepada SP, Senin (7/2).
Dengan demikian, maka target pemerintah bahwa pertumbuhan ekonomi di tahun 2010 menembus angka 6% atau melebihi target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2010 sebesar 5,8% tercapai.
"Kami berharap itu tetap di kisaran 6%. Secara umum semua unsur-unsur yang bisa membuat pertumbuhan, apakah itu konsumsi rumah tangga, investasi, government spending, kan menunjukkan kondisi yang cukup baik," kata Menteri Keuangan Agus Martowardojo pada akhir tahun lalu di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Menurut dia, khusus untuk government spending, jika dibandingkan tahun 2009, pada 2010 masih lebih baik walaupun agak berjalan pelan. "Jadi, kami perkirakan itu masih di kisaran 6%. Kami masih harus waspadai inflasi, tetapi secara umum pertumbuhan ekonomi tahun ini bisa 6% dan tahun depan 6,4%," ujar Agus. [O-2]
TUGAS PEREKONOMIAN INDONESIA
Nama : Gita Novita Indra
Kelas : 1EB18
NPM : 23210022
Perekonomian Indonesia pada masa pemerintahan Indonesia bersatu
Kabinet Indonesia Bersatu adalah kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla.
Kabinet ini dibentuk pada 21 Oktober 2004 dan masa baktinya berakhir pada tahun 2009. Pada 5 Desember 2005, Presiden Yudhoyono melakukan perombakan kabinet untuk pertama kalinya, dan setelah melakukan evaluasi lebih lanjut atas kinerja para menterinya, Presiden melakukan perombakan kedua pada 7 Mei 2007.
Kabinet baru mencerminakan harapan baru. Sebagaiman diketahui bersama bahwa SBY dalam notulensinya selalu mengatakan akan membentuk kabinet yang ahli (zaken) dengan kompetensi, kredibilitas, serta loyalitas para menterinya bukan hanya kepada kepala negara, terlebih kepada rakyat. Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II setidaknya menjadi parameter keberhasilan atau kegagalan SBY di masa pemerintahan yang keduanya karena disitulah orang-orang pilihan SBY berada.
Kebijakan kontroversial pertama presiden Yudhoyono adalah mengurangi subsidi BBM, atau dengan kata lain menaikkan harga BBM. Kebijakan ini dilatar belakangi oleh naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kebijakan kontroversial pertama itu menimbulkan kebijakan kontroversial kedua, yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin. Kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan yang berhak, dan pembagiannya menimbulkan berbagai masalah sosial.
Kelas : 1EB18
NPM : 23210022
Perekonomian Indonesia pada masa pemerintahan Indonesia bersatu
Kabinet Indonesia Bersatu adalah kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla.
Kabinet ini dibentuk pada 21 Oktober 2004 dan masa baktinya berakhir pada tahun 2009. Pada 5 Desember 2005, Presiden Yudhoyono melakukan perombakan kabinet untuk pertama kalinya, dan setelah melakukan evaluasi lebih lanjut atas kinerja para menterinya, Presiden melakukan perombakan kedua pada 7 Mei 2007.
Kabinet baru mencerminakan harapan baru. Sebagaiman diketahui bersama bahwa SBY dalam notulensinya selalu mengatakan akan membentuk kabinet yang ahli (zaken) dengan kompetensi, kredibilitas, serta loyalitas para menterinya bukan hanya kepada kepala negara, terlebih kepada rakyat. Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II setidaknya menjadi parameter keberhasilan atau kegagalan SBY di masa pemerintahan yang keduanya karena disitulah orang-orang pilihan SBY berada.
Kebijakan kontroversial pertama presiden Yudhoyono adalah mengurangi subsidi BBM, atau dengan kata lain menaikkan harga BBM. Kebijakan ini dilatar belakangi oleh naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kebijakan kontroversial pertama itu menimbulkan kebijakan kontroversial kedua, yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin. Kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan yang berhak, dan pembagiannya menimbulkan berbagai masalah sosial.
TUGAS PEREKJONOMIAN INDONESIA
Nama : Gita Novita Indra
Kelas : 1EB18
NPM : 23210022
Perekonomian Indonesia pada masa pemerintahan Indonesia bersatu
Kabinet Indonesia Bersatu adalah kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla.
Kabinet ini dibentuk pada 21 Oktober 2004 dan masa baktinya berakhir pada tahun 2009. Pada 5 Desember 2005, Presiden Yudhoyono melakukan perombakan kabinet untuk pertama kalinya, dan setelah melakukan evaluasi lebih lanjut atas kinerja para menterinya, Presiden melakukan perombakan kedua pada 7 Mei 2007.
Kabinet baru mencerminakan harapan baru. Sebagaiman diketahui bersama bahwa SBY dalam notulensinya selalu mengatakan akan membentuk kabinet yang ahli (zaken) dengan kompetensi, kredibilitas, serta loyalitas para menterinya bukan hanya kepada kepala negara, terlebih kepada rakyat. Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II setidaknya menjadi parameter keberhasilan atau kegagalan SBY di masa pemerintahan yang keduanya karena disitulah orang-orang pilihan SBY berada.
Kebijakan kontroversial pertama presiden Yudhoyono adalah mengurangi subsidi BBM, atau dengan kata lain menaikkan harga BBM. Kebijakan ini dilatar belakangi oleh naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kebijakan kontroversial pertama itu menimbulkan kebijakan kontroversial kedua, yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin. Kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan yang berhak, dan pembagiannya menimbulkan berbagai masalah sosial.
Kelas : 1EB18
NPM : 23210022
Perekonomian Indonesia pada masa pemerintahan Indonesia bersatu
Kabinet Indonesia Bersatu adalah kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla.
Kabinet ini dibentuk pada 21 Oktober 2004 dan masa baktinya berakhir pada tahun 2009. Pada 5 Desember 2005, Presiden Yudhoyono melakukan perombakan kabinet untuk pertama kalinya, dan setelah melakukan evaluasi lebih lanjut atas kinerja para menterinya, Presiden melakukan perombakan kedua pada 7 Mei 2007.
Kabinet baru mencerminakan harapan baru. Sebagaiman diketahui bersama bahwa SBY dalam notulensinya selalu mengatakan akan membentuk kabinet yang ahli (zaken) dengan kompetensi, kredibilitas, serta loyalitas para menterinya bukan hanya kepada kepala negara, terlebih kepada rakyat. Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II setidaknya menjadi parameter keberhasilan atau kegagalan SBY di masa pemerintahan yang keduanya karena disitulah orang-orang pilihan SBY berada.
Kebijakan kontroversial pertama presiden Yudhoyono adalah mengurangi subsidi BBM, atau dengan kata lain menaikkan harga BBM. Kebijakan ini dilatar belakangi oleh naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kebijakan kontroversial pertama itu menimbulkan kebijakan kontroversial kedua, yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin. Kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan yang berhak, dan pembagiannya menimbulkan berbagai masalah sosial.
Langganan:
Postingan (Atom)